Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan masyarakat tetap berharap KPK fokus di penindakan korupsi. Pasalnya, masyarakat melihat korupsi di berbagai sektor meningkat dalam setahun terakhir walaupun KPK mengklaim sudah melakukan pencegahan. “Hasil survei kami memperlihatkan masyarakat ingin agar penindakan setidaknya sama porsinya dengan pencegahan,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei tentang tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia secara daring, kemarin.
Disebutkan, survei dilakukan terhadap 2.000 dari 13.001 respons di seluruh provinsi yang dipilih secara acak pada 29 November-3 Desember 2020. Dengan asumsi metode simple random sampling ukuran sampel 2.000 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Djayadi mengungkapkan hasil survei menyatakan, dengan tidak banyaknya penindakan koruptor selama setahun belakangan, masyarakat menilai pemerintah tidak lagi serius memberantas korupsi.
Kecenderungan masyarakat menilai tingkat keseriusan pemerintah tampaknya menurun dari 69% menjadi 59%. Sementara itu, kelompok warga yang menyatakan pemerintah kurang serius itu meningkat dari 19% pada 2018 menjadi 31% pada 2020.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengapresiasi kinerja KPK yang sebelumnya dikritik melempem, tetapi ternyata masih menunjukkan taji dalam memberantas korupsi. “KPK masih memberikan angin segar kepada masyarakat dengan menindak pelaku tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Namun, Rerie berharap agar KPK terus menginformasikan kepada publik tindakan pencegahan korupsi. Apalagi, tambahnya, ada problem budaya dan tingkat kesejahteraan yang membuat pejabat dan publik dengan mudahnya melakukan tindakan korupsi. (Che/P-1)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Pati, Sudewo (SDW), melakukan pengondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan melibatkan timsesnya.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
KPK menegaskan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah menerima SPDP terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.
KPK memeriksa Ketua DPRD Pati Ali Badrudin terkait dugaan pemerasan dalam seleksi calon perangkat desa. Kasus ini menjerat Bupati nonaktif Pati Sudewo.
Berdasarkan survei itu, Fernando menjelaskan secara umum masyarakat masih menaruh harapan besar kepada penegakan hukum meski saat ini tengah mendapat sorotan.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved