Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS NasDem nonaktif Irma Suryani Chaniago memastikan tuduhan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat revisi UU tidak terbukti. Pun dengan tuduhan adanya intervensi presiden dalam langkah pengungkapan kasus korupsi.
Irma menyebut penangkapan dua menteri dari dua partai politik oleh KPK diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK sekaligus membuktikan ucapannya "siapapun yang bermain-main dengan dana covid akan saya gigit".
"Sekali lagi bravo KPK dan terima kasih Presiden yang sudah menggigit koruptor dana keselamatan jiwa rakyat," ujar Irma.
Baca juga: KPK Minta Waktu Soal Penerapan Hukuman Mati Koruptor Dana Bencana
Irma menyebut menyalahgunakan anggaran covid-19 bukan saja memalukan tetapi juga tergolong perbuatan kriminal, karena telah mengkriminalisasi uang rakyat untuk keselamatan jiwa. Sehingga pelakunya harus dihukum berat.
"Sekali lagi kita membuktikan revisi UU KPK tidak memperlemah penegakan hukum, langkah KPK ini perlu diapresiasi dengan prosedur yang benar dan didampingi pengawas. KPK tetap melakukan fungsinya dengan baik," tukasnya.(RO/OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved