Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS NasDem nonaktif Irma Suryani Chaniago memastikan tuduhan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat revisi UU tidak terbukti. Pun dengan tuduhan adanya intervensi presiden dalam langkah pengungkapan kasus korupsi.
Irma menyebut penangkapan dua menteri dari dua partai politik oleh KPK diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK sekaligus membuktikan ucapannya "siapapun yang bermain-main dengan dana covid akan saya gigit".
"Sekali lagi bravo KPK dan terima kasih Presiden yang sudah menggigit koruptor dana keselamatan jiwa rakyat," ujar Irma.
Baca juga: KPK Minta Waktu Soal Penerapan Hukuman Mati Koruptor Dana Bencana
Irma menyebut menyalahgunakan anggaran covid-19 bukan saja memalukan tetapi juga tergolong perbuatan kriminal, karena telah mengkriminalisasi uang rakyat untuk keselamatan jiwa. Sehingga pelakunya harus dihukum berat.
"Sekali lagi kita membuktikan revisi UU KPK tidak memperlemah penegakan hukum, langkah KPK ini perlu diapresiasi dengan prosedur yang benar dan didampingi pengawas. KPK tetap melakukan fungsinya dengan baik," tukasnya.(RO/OL-5)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved