Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
POLITIKUS NasDem nonaktif Irma Suryani Chaniago memastikan tuduhan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat revisi UU tidak terbukti. Pun dengan tuduhan adanya intervensi presiden dalam langkah pengungkapan kasus korupsi.
Irma menyebut penangkapan dua menteri dari dua partai politik oleh KPK diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK sekaligus membuktikan ucapannya "siapapun yang bermain-main dengan dana covid akan saya gigit".
"Sekali lagi bravo KPK dan terima kasih Presiden yang sudah menggigit koruptor dana keselamatan jiwa rakyat," ujar Irma.
Baca juga: KPK Minta Waktu Soal Penerapan Hukuman Mati Koruptor Dana Bencana
Irma menyebut menyalahgunakan anggaran covid-19 bukan saja memalukan tetapi juga tergolong perbuatan kriminal, karena telah mengkriminalisasi uang rakyat untuk keselamatan jiwa. Sehingga pelakunya harus dihukum berat.
"Sekali lagi kita membuktikan revisi UU KPK tidak memperlemah penegakan hukum, langkah KPK ini perlu diapresiasi dengan prosedur yang benar dan didampingi pengawas. KPK tetap melakukan fungsinya dengan baik," tukasnya.(RO/OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved