Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
POLITIKUS NasDem nonaktif Irma Suryani Chaniago memastikan tuduhan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat revisi UU tidak terbukti. Pun dengan tuduhan adanya intervensi presiden dalam langkah pengungkapan kasus korupsi.
Irma menyebut penangkapan dua menteri dari dua partai politik oleh KPK diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK sekaligus membuktikan ucapannya "siapapun yang bermain-main dengan dana covid akan saya gigit".
"Sekali lagi bravo KPK dan terima kasih Presiden yang sudah menggigit koruptor dana keselamatan jiwa rakyat," ujar Irma.
Baca juga: KPK Minta Waktu Soal Penerapan Hukuman Mati Koruptor Dana Bencana
Irma menyebut menyalahgunakan anggaran covid-19 bukan saja memalukan tetapi juga tergolong perbuatan kriminal, karena telah mengkriminalisasi uang rakyat untuk keselamatan jiwa. Sehingga pelakunya harus dihukum berat.
"Sekali lagi kita membuktikan revisi UU KPK tidak memperlemah penegakan hukum, langkah KPK ini perlu diapresiasi dengan prosedur yang benar dan didampingi pengawas. KPK tetap melakukan fungsinya dengan baik," tukasnya.(RO/OL-5)
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved