Selasa 01 Desember 2020, 03:45 WIB

Utamakan Keselamatan Rakyat

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Utamakan Keselamatan Rakyat

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta.

 

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah untuk memegang penuh kendali di wilayah masing-masing terkait dengan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Para kepala daerah kembali diingatkan untuk memberi perlindungan kepada warga mereka.

“Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warga. Sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Presiden menginstruksikan jajarannya untuk memberi perhatian ekstra bagi upaya penanganan di dua wilayah, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Kedua wilayah tersebut mengalami peningkatan kasus beberapa waktu belakangan ini. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, pada Minggu (29/11) terjadi penambahan 6.267 kasus covid-19 di seluruh wilayah. Jawa Tengah menyumbang 2.036 kasus dan Jakarta 1.431 kasus.

“Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam dua-tiga hari ini, peningkatannya drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta,” kata Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan data per 29 November menunjukkan kasus aktif di Indonesia meningkat menjadi 13,41% dari sebelumnya 12,78%. Meskipun angka tersebut masih lebih baik daripada angka rata-rata dunia, dia meminta jajarannya untuk waspada.

Jokowi mengatakan tingkat kesembuhan pasien yang pada minggu lalu berada di angka 84,03%, kini juga menurun menjadi 83,44%. Penurunan tersebut diduga karena adanya peningkatan kasus-kasus dalam beberapa waktu belakangan.

“Ini semuanya memburuk, semuanya. Karena adanya tadi, kasus yang memang meningkat lebih banyak di mingguminggu kemarin,” ucap Jokowi.


Kepastian vaksinasi

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan kepada jajarannya mengenai perkembangan persiapan pelaksanaan vaksinasi dan pemulihan ekonomi secara nasional. “Saya nanti juga minta kepastian mengenai vaksin dan mulainya vaksinasi,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyampaikan bahwa pemerintah berusaha menghadirkan vaksin dengan aman dalam menekan kasus penyakit menular itu. Saat ini, misalnya, uji klinis vaksin Sinovac tahap tiga tengah dilakukan pemerintah.

“Pemerintah saat ini ber upaya menghadirkan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan harga terjangkau. Kewaspadaan dan vaksinasi sebagai upaya nyata dan perjuangan bersama untuk melindungi diri, melindungi negeri dari covid-19,” ungkap Erick dalam keterangannya, kemarin.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus korona sangat diharapkan.

“Jangan pernah beranggapan bahwa vaksinasi massal semakin dekat sehingga kita boleh longgar dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Penambahan kasus baru covid-19 itu merupakan peringatan keras bagi kita semua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Ditegaskannya, semestinya ada kesadaran bahwa lebih baik menjalani vaksinasi dalam keadaan sehat daripada dalam keadaan suspect.

Momen liburan akhir tahun, tambahnya, juga harus menjadi perhatian serius agar tidak ter ulang saat liburan panjang malah menimbulkan banyak kerumunan yang menciptakan klaster baru covid-19. (Ins/RO/X-11)

Baca Juga

Ist/DPR

DPR Apresiasi KPK Usut Dugaan Suap di Ditjen Pajak

👤 M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 03 Maret 2021, 12:01 WIB
Misbakhun memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang bekerja untuk mengungkap kasus korupsi di Ditjen...
Antara

Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: JPU Berasumsi

👤Ant 🕔Rabu 03 Maret 2021, 11:53 WIB
JPU mengatakan, Nurhadi dan Rezky terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi dalam kurun waktu...
Ist/DPR

DPR Dorong Optimalisasi Penambangan Nikel untuk Kesejahteraan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 03 Maret 2021, 11:09 WIB
Mulyanto meminta pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan nikel...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya