Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENGAMAT politik Adi Prayitno memandang penggantian posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bisa menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet secara terbatas.
Pasalnya, Presiden Jokowi belakangan sudah beberapa kali secara terbuka menyampaikan wacana reshuffle.
“Apalagi Presiden marah sampai empat kali kan. Jadi pergantian Edhy ini sekaligus mengganti sejumlah menteri,” kata Adi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu memperkirakan sejumlah kemungkinan terkait pengganti Edhy. Pertama, sosok pengganti Edhy Prabowo akan tetap diberikan ke Partai Gerindra sebagai bagian dari politik akomodasi.
Kedua, terbuka kemungkinan pos menteri KKP akan diberikan ke partai koalisi lain atau kalangan profesional. Namun, ia meyakini Gerindra tidak akan mengalami pengurangan kursi.
Jika posisi Menteri KKP tak lagi diberikan ke Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto itu diyakini akan mendapat kursi menteri di kementerian lain.
“Prinsipnya tidak mengurangi jatah kursi yang diberikan ke Gerindra. Kalau Presiden mengurangi akan menimbulkan sedikit gejolak dan Gerindra mungkin akan berpikir ulang posisi koalisi di pemerintahan karena kursi menteri ini bukan menyangkut semata menteri, melainkan juga muruah partai,” ujarnya.
Adi memprediksi pengganti Edhy di kabinet akan datang dari lingkaran terdekat Prabowo Subianto, seperti Sufmi Dasco dan Ahmad Muzani.
“Sebagai catatan, andai Gerinda tetap diberikan jatah menteri pengganti, Gerinda mestinya harus mulai mengamankan kader-kadernya agar tidak galak terus ke pemerintah. Ada kritikan dari partai koalisi bahwa Gerindra sudah tidak berjuang, dapat kursi di pemerintahan, dan kadernya tetap galak ke pemerintah,” ucap Adi.
Kantor Staf Presiden menyebut Presiden Jokowi masih menimang-nimang pengganti Edhy. Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian mengungkapkan pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan bisa datang dari kalangan profesional atau partai politik. “Dengan catatan, sosok tersebut memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang bagus di sektor kelautan.” (Dhk/P-1)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
DUA orang kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T dinyatakan bersalah atas kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved