Publik Ingin Lihat Konsistensi KPK dalam Penindakan Korupsi

MASYARAKAT belum boleh terlalu optimistis dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Walaupun mulai menjawab berbagai kritik publik, ungkap Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril, saat ini masih banyak kasus korupsi strategis yang belum diselesaikan lembaga antirasuah tersebut.

“Kita belum tahu apakah KPK bisa konsisten dalam penindakan korupsi melalui OTT sebab ada banyak kasus yang belum diselesaikan dalam setahun belakangan ini,” katanya dalam diskusi bertajuk “Evaluasi dan Prospek Hukum Demokrasi: Mungkinkah KPK Bangkit Kembali?’ yang dilakukan secara daring, Minggu (29/12).

Ia menyebutkan, saat ini belum banyak kinerja positif lembaga tersebut yang berhasil ditunjukkan ke publik pascaberlakunya UU KPK yang baru. Pasalnya, tambah Oce, Dewan Pengawas KPK yang selama ini dijadikan momok ternyata tidak melarang penyadapan untuk menindak pelaku korupsi.

“Dewan Pengawas sudah memberikan izin penyadapan, namun hasilnya belum banyak kelihatan. Bahkan kasus Harun Masiku yang selama ini ditunggu publik tidak juga terungkap,” ujarnya.

Oce mengakui, pangkal utama melempemnya kinerja KPK dalam penindakan korupsi belakangan ini yaitu UU KPK.

Baca juga : Dinamika Internal KPK Pengaruhi Jerat Koruptor 'Elite'

Namun demikian, dirinya saat ini melihat ada dinamika internal di tubuh pimpinan KPK dalam menyikapi penindakan korupsi di tanah air.

“Contohnya saya lihat ada dinamika internal dalam menyikapi OTT yang dilakukan KPK,” ungkapnya.

Peneliti senior LP3ES Malik Ruslan mengakui hal yang menghambat kinerja KPK pascapemberlakuan UU yang baru yaitu struktur lembaga tersebut yang masuk ranah eksekutif.

“Karena lembaga ini bagian dari eksekutif, sulit untuk bergerak bebas,” ujarnya.

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto menambahkan, saat ini secara aturan perundangan, kinerja KPK tidak mungkin untuk dikuatkan dalam memberantas korupsi di tanah air. Apalagi, tambahnya, komitmen sebagian pimpinan KPK juga terlihat meragukan.

“Bagi publik mau tidak mau kita membutuhkan komitmen politik kuat dari politisi ke depan untuk menguatkan kembali KPK,” tegasnya. (OL-7)