Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo tidak pantas menganggap penangkapan yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah kecelakaan.
"Kecelakaan seperti kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di luar kendali kita. Sedangkan kalau sudah tahu, namanya konsekuensi bukan kecelakaan," kata Laode saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (26/11).
Saat memberi keterangan di KPK pada Kamis (26/11) dini hari, Edhy Prabowo meminta maaf kepada ibunda dan masyarakat. "Ini kecelakaan yang terjadi. Saya akan bertanggung jawab dan membeberkan apa yang saya lakukan," ucapnya.
Laode menegaskan, Edhy Prabowo pasti mengetahui kalau tindakan korupsi berpotensi pada tindakan hukum. Apalagi, sambung Laode, dugaan tindakan korupsi berlangsung saat Edhy Prabowo menjabat sebagai penyelenggara negara. "Sungguh tidak pantas dikatakan kecelakaan. Anggapan itu justru mempermalukan diri selaku penyelenggara negara," tegas dia.
Baca juga: Edhy Prabowo Mundur dari KKP dan Gerindra
Selaku penyelenggara negara, sambung Laode, sudah sepatutnya berhati-hati dan menaati aturan dalam bertindak. Bukan, lanjutnya, berhati-hati dalam melakukan kecurangan agar tidak tertangkap.
"Penyelenggara negara harus bertindak seperti diawasi setiap saat. Mestinya penyelenggara negara bisa belajar dari penindakan-penindakan terhadap penyelenggara negara yang sudah terjadi selama ini." (Hnr/X-15)
KPK mengungkap masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026. Kepala daerah diminta segera evaluasi penggunaan fasilitas negara.
Hati-hati! KPK temukan peredaran surat panggilan palsu di Jawa Timur yang mengincar pejabat BUMN dan perusahaan. Simak peringatan resmi dari Jubir KPK di sini.
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra tegaskan peralihan status tahanan rumah bagi tersangka korupsi harus selektif dan sesuai aturan ketat dalam KUHAP baru.
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas adalah keputusan kolektif lembaga dan strategi penyidikan, bukan intervensi pihak luar. Simak selengkapnya
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sesuai prosedur dan tidak sembunyi-sembunyi. Simak penjelasan strategi penyidikannya di sini.
KPK janji ungkap progres besar kasus korupsi kuota haji pada Senin (30/3). Simak kronologi penahanan mantan Menag Yaqut hingga audit kerugian negara Rp622 miliar di sini.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved