Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan bakal mengungkap detail mengenai operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia enggan bicara lebih jauh terkait giat tersebut.
"Tunggu ya, nanti ada penjelasan resmi KPK. Beri waktu kita bekerja ya," kata Firli saat dikonfirmasi, Rabu (25/11).
KPK menggelar OTT pada Rabu (25/11) dini hari. Beberapa pejabat KKP telah dibawa ke markas Gedung Merah Putih KPK.
Baca juga: Menteri KKP Ditangkap, KPK: Benar, Terkait Ekspor Benur
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diduga ikut dibawa petugas KPK.
Penyidik KPK Novel Baswedan diduga ikut menangani penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan Edhy ditangkap di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dia ditangkap terkait dugaan korupsi eskpor benur atau benih lobster.
KPK membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menentukan pihak-pihak yang diamankan tersebut. Penyampaian akan dilakukan melalui konferensi pers untuk menentukan status perkara tersebut. Pihak yang dijadikan tersangka juga akan diungkap. (OL-1)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, hari ini, Senin (1/9).
Menurut rencana siang ini Minggu (31/8) sejumlah warga berangkat dengan menggunakan puluhan bus yang telah disiapkan.
KPK harus menggunakan ruang isolasi untuk menahan tersangka. Padahal, ruang itu biasanya digunakan sebagai tempat pengenalan diri dengan Rutan KPK.
Meski demikian, kendaraan itu harus tetap dikembalikan ke KPK. Tujuannya untuk menjadi barang bukti perkara.
Asep mengatakan, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, sejumlah orang sudah dibidik untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.
Noel terseret kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam pemerasan, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan Motor Ducati.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved