Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Achmad Riad mengatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tak perlu mengeluarkan perintah kepada Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk menurunkan baliho Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Ia mengatakan penurunan baliho itu merupakan tanggung jawab dari Dudung. "Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa memang tanggung jawab untuk menurunkan itu berada di Pangdam Jaya," kata Achmad, di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (23/11).
Selain itu, Achmad mengatakan Hadi mendukung langkah itu, karena Dudung lebih paham dan mengetahui situasi dan kondisi di wilayah DKI Jakarta.
"Tentunya Panglima TNI mendukung. Dalam arti kata memang Panglima TNI memang tidak perlu mengeluarkan perintah, karena yang tahu situasi di daerah adalah Pangdam Jaya. Perintah jelas sesuai dengan batas kewenanangannya masing-masing.," kata Achmad.
Baca juga: Pemanggilan Rizieq Shihab, Polri Serahkan kepada Penyidik
Sementara itu, Dudung juga mengatakan dirinya bertanggung jawab dan memegang kendali atas penurunan baliho itu. Ia mengatakan mendapatkan informasi dari pemerintah daerah bahwa baliho itu tidak sesuai dengan ketentuannya, tidak bayar pajak, dan mengandumg jargon provokatif.
Namun, FPI tetap saja menaikkan kembalinya. Untuk itu, Dudung sebagai Pangdam Jaya harus turun tangan.
"Inisiatif sendiri karena kan memang masukan dari pemerintah daerah. Itu tandanya sudah tidak sanggup Satpol PP nya. Terus kalau sudah begitu siapa lagi, mau takut semua kita? Jadi, biar tahu orang-orang yang memang tidak paham pikirannya TNI langsung turun begitu saja," kata Dudung.(OL-4)
Hadi mengaku sudah berkomunikasi dengan KPU untuk membahas polemik Sirekap
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam program PTSL, selain dari ketentuan yang berlaku.
IWAN Fals mengajak untuk saling menjaga dan memperkuat soliditas, salah satunya melalui olahraga karate/
KORBAN Mafia Tanah yang tanahnya telah dirampas saat ini sangat sulit dipulihkan hak-haknya oleh BPN karena praktik ini lama berjalan di dalam institusi BPN.
Dari tiga tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi, salah satunya ialah menyelesaikan target pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), di Istana Negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved