Pengamat: TNI Urusi Baliho Jika Diperintah Presiden dan Menhan

PENGAMAT militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis mengatakan langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang memerintahkan jajarannya menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bisa diamini jika ada instruksi dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ia mengatakan jika tidak ada instruksi dari Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, maka TNI tidak bisa melakukan yang bukan tugas dan fungsinya sebagai alat di bidang pertahanan.

Ia merujuk pada UU TNI 2004, pasal 5 yang menyatakan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

"TNI adalah alat pengamanan negara yang bertugas atas keputusan politik pemimpin atau presiden dan kebijakan pemerintah dalam hal ini Menhan. Artinya, dipertanyakan pencopotan baliho itu apakah ada keputusan politiknya dari kedua atau tidak," kata Beni, ketika dihubungi, Jumat (20/11).

Baca juga: Baliho Rizieq Ternyata Tidak Punya Izin

Ia mengatakan TNI memang bisa membantu pemerintah di luar operasi militer dan perang, seperti memberantas radikalisme dan membantu penanganan bencana alam. Namun, untuk menurunkan baliho, kata ia, ada instrumen lain yang bisa diturunkan, seperti Satpol PP.

Selain itu, ia mengatakan TNI tidak terkait dalam urusan penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sebaiknya TNI tidak terlibat dalam hal penegakan hukum," katanya.

Lebih lanjut, Beni menyayangkan Dudu juga berbicara soal pembubaran FPI. Menurutnya, pernyataan Dudung bukan ranahnya dan bermuatan politis, serta tak elok dikeluarkan oleh TNI.

"Masa TNI ngomong politik. Ini bukan orde baru dengan Dwifungsi ABRI. Dulu iya, tapi sekarang kan TNI tidak ada peran politik," kata Beni. (OL-4)