Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan lemahnya pengawasan fungsi hutan. Pembalakan liar di sejumlah hutan membuat negara rugi puluhan triliun rupiah.
“Buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian hingga Rp35 triliun per tahun akibat pembalakan liar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi virtual Peluncuran Hasil Kajian KPK dan U4 tentang Korupsi di Sektor Kehutanan, kemarin.
Analisis KPK menemukan kelemahan pengawasan terletak pada izin pinjam pakai kawasan hutan. Di Kalimantan, Sumatra, dan Papua ditemukan 1.052 usaha pertambangan tak melalui prosedur pinjam pakai.
Situasi itu, kata Alex, menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp15,9 triliun. Prinsip usaha dengan buruknya tata kelola itu membuat korupsi tumbuh subur di sektor itu. Belum lagi ada pengaruh ekonomi bagi masyarakat kecil. “Dari total 41 juta hektare lebih lahan hutan yang dikelola, hanya 1% yang diberikan kepada perusahaan skala kecil dan masyarakat adat,” ungkap Alex.
Kerusakan hutan, deforestasi, kebakaran hutan, dan lahan juga terus terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi itu berdampak pada perekonomian nasional dan masyarakat yang bergantung pada hutan.
“Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi beban langsung yang harus ditanggung 80 juta masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidup dari hutan,” ujar Alex.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tegas menindak kasus pembalakan liar. Salah satunya, KLHK menyita 384 truk kontainer berisi kayu ilegal dari Papua bernilai Rp105 miliar. Truk itu disita dari pelabuhan yang ada di Makassar dan Surabaya dalam kurun waktu Desember 2018 hingga Januari 2019.
KLHK menduga ada 18 perusahaan yang terlibat dalam praktik pembalakan liar tersebut. KLHK bahkan telah menerjunkan 70 penyidik untuk mendalami kasus itu. Langkah itu merupakan bentuk keseriusan KLHK mengusut kejahatan pada sumber daya alam.
KLHK bahkan mengancam bakal mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, pelaku perorangan bakal diseret ke ranah pidana. (Medcom/P-5)
Public Relations Pintu Yoga Samudera menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam perkara korupsi tersebut.
Pakar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Pada Selasa, 1 Juli 2025, penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan yang dikelola Dinas PUPR Sumut
KPK membantah tudingan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Penerapan RIL-C juga memungkinkan pertumbuhan tegakan tinggal yang maksimal untuk meningkatkan stok (cadangan) karbon dalam hutan.
Laporan terbaru menunjukkan deforestasi global meningkat tahun 2023, melebihi tingkat yang ditargetkan oleh 140 negara untuk menghentikan penebangan hutan pada akhir dekade.
KEPOLISIAN Resor (Polres) Bangka Barat, Bangka Belitung, mengamankan dua pelaku penebangan liar di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Menumbing.
Badan Bank Tanah Penajam Paser Utara kini sedang giat mengkoordinasikan penggunaan lahan negara di wilayah tersebut
Peristiwa demi peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar kawasan Wisata Danau Toba membuat prihatin.
Presiden Luiz Inacio Lula da Silva akan mengumumkan rencana meningkatkan ketersediaan lahan pertanian di Brasil sebesar 60% tanpa berkontribusi terhadap deforestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved