Kawasan Danau Toba Diterjang Bencana, Setop Eksploitasi Sumber Daya Alam

BELUM mengering air yang meluap akibat banjir bandang di Kenegerian Sihotang Kabupaten Samosir, sudah disusul dengan bencana yang sama di Simangulampe Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara, beberapa hari yang lalu. 

Di tempat lain, bencana tanah longsor yang melanda Dolog Simarsolpah Kabupaten Simalungun telah menyebabkan dua warga hilang saat memperbaikisarana air minum. Teranyar kembali terjadi bencana tanah longsor di Simarhompa Kecamatan Sipahutar Tapanuli Utara, Kamis (7/12) kemarin sore.

Peristiwa demi peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar kawasan Wisata Danau Toba membuat prihatin.

Baca juga : Pengungsi Banjir Bandang Humbas Dipusatkan di Aula Kecamatan Baktiraja

Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) mendesak agar pemerintah  segera menyetop  memberikan izin kepada korporasi besar, baik nasional maupun internasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam serta memetakan dengan
benar keberadaan hutan serta membuat skala prioritas untuk area kritis yang perlu segera direstorasi.

"Departemen Pelayanan GKPS mendesak pemerintah Indonesia yang di dalam pengesahan peraturan sudah berada di jalur yang benar, walaupun penerapannya menjadi hal yang lain. Setoplah memberi izin kepada korporasi besar, baik nasional maupun internasional untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada. Hidup ini bukanlah hanya tentang profit. Ekologi adalah bagian dari kehidupan kita karena kita saling bergantung dan saling terkait satu sama lain," kata Kepala Departemen Pelayanan GKPS Pdt Jenny Purba.

Baca juga : 12 Warga Humbahas Sumut Hilang akibat Banjir Bandang dan Longsor

Peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi silih berganti di sekitar kawasan Wisata Danau Toba kata dia menimbulkan pertanyaan besar dan sangat mencekam bagi masyarakat yang bermukim di pinggiran Danau Toba termasuk di Tambun Raya - Sipolha Kabupaten Simalungun.

"Kapan bencana ini akan sampai ke tempat kami. Ditambah dengan posisi pemukiman penduduk di bawah hutan eukaliptus yang beresiko terkena bencana tanah longsor yang akan turut membawa batu-batu besar. Bagaimanakah mereka bisa tidur dengan lelap di malam hari dengan perasaan takut dan was-was, terlebih ketika musim penghujan tiba," tutur Pdt Jenny.

Bahkan GKPS kata dia telah dua kali menyurati secara resmi pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan suara rakyat di daerah namun hingga saat ini belum mendapat balasan sama sekali.

"Saat kami mengunjungi lokasi bencana, masyarakat di daerah itu berujar, inilah akibatnya di tahun 70 - an pohon-pohon dikeluarkan dari hutan di bawah gunung itu. Semua bencana ini diakibatkan perubahan iklim karena penebangan hutan dan pengalihfungsian hutan yang sangat perlu untuk disikapi dengan serius," tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Study dan Advokasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakasa Masyarakat (KSPPM) Rocky Pasaribu mengungkapkan banyak desa yang rentan akan mengalami banjir bandang. Ada lebih empat puluhan desa dengan jumlah penduduk lima puluh ribuan jiwa  yang rentan menghadapi bencana banjir bandang di Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan belum termasuk kabupaten lainnya di Kawasan Danau Toba. (Z-4)