Pengungsi Banjir Bandang Humbas Dipusatkan di Aula Kecamatan Baktiraja

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara, memusatkan tempat pengungsian warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Desa Simangulampe ke aula kantor Kecamatan Bakti Raja. Pemusatan dilakukan agar penanganan lebih optimal.

"Pengungsian dipusatkan di aula Kecamatan Baktiraja," ungkap Benthon J Lumbangaol, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan, Senin (4/12).

Dia menjelaskan, jumlah warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi Desa Simangulampe ada Jumat (1/12) malam tercatat sebanyak 50 kepala keluarga yang terdiri dari 200 orang.

Baca juga : Banjir Bandang Hantam Simangulampe Sumut 12 Orang Hilang

Seusai kejadian mereka mengungsi ke sejumlah lokasi karena rumah mereka mengalami kerusakan dan khawatir terjadi bencana susulan.

Namun mulai Minggu (3/12) BPBD Humbahas memusatkan tempat pengungsian mereka ke aula Kantor Kecamatan Bakti Raja. Para warga terdampak pun sudah dipindahkan dan menyatu bersama di aula kecamatan.

Baca juga : Tim SAR Temukan Satu Jasad Korban Banjir Bandang Humbahas Sumut

Menurut Benthon, pihaknya juga sudah mendirikan dapur umum di kantor kecamatan, bekerja sama dengan Dinas Sosial Humbahas. Dia memastikan kebutuhan makanan bagi para pengungsi kini sudah ditangani dengan baik.

"Seluruh kebutuhan dasar, baik makanan, logistik, maupun peralatan pendukung lain sudah terpenuhi," ujarnya.

Bukan itu saja. Menurut dia, Pemkab Humbahas juga menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar bagi para siswa yang sekolahnya terdampak bencana. Sehingga dipastikan para siswa tersebut tidak ketinggalan pelajaran.

Pada Minggu (3/12), tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga sudah tiba di lokasi bencana. Mereka terdiri dari Kedeputian Logistik Peralatan, Kedeputian Penanganan Darurat, serta Tenaga Ahli.

"Mereka datang untuk memberi pendampingan penanganan darurat," kata Benthon.

Pendampingan BNPB

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam keterangan tertulisnya mengatakan pendampingan itu merupakan instruksi langsung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Pendampingan tersebut meliputi arahan untuk menetapkan status tanggap darurat bencana. Hal itu agar seluruh stakeholder maupun dunia usaha dapat segera memberi dukungan sesuai kebutuhan.

Kedua adalah arahan untuk mengaktivasi posko darurat sebagai pusat komando seluruh upaya penanganan darurat. Mencakup operasi pencarian dan pertolongan, penyelamatan warga terdampak, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan, komunikasi publik, kesehatan dan sebagainya.

Aspek pendampingan ketiga adalah pembuatan skema per sektor untuk memudahkan upaya pencarian dan pertolongan. Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi jenazah korban longsor, maka periode pencarian agar dimaksimalkan selama tujuh hari.

Abdul Muhari juga menyatakan, melihat dari besaran dampak dan kebutuhan selama masa tanggap darurat, BNPB pun akan memberi dukungan dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP) berikut logistik dan peralatan.

Jenis-jenis peralatan yang diberikan meliputi tenda pengungsi, tenda keluarga, sembako, selimut, matras, velbed, lampu penerangan, genset listrik serta mesin pompa air dan selangnya.

"Seluruh dukungan itu akan diserahkan secara langsung oleh Kepala BNPB dalam kunjungan ke lokasi terdampak yang direncanakan pada Senin (4/12)," pungkasnya. (Z-4)