Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa keselamatan rakyat di tengah pandemi covid-19 merupakan hukum tertinggi. Oleh karena itu, penegakan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan secara tegas.
"Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11).
Ia pun meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan sosial yang sebelumnya telah ditetapkan.
Baca juga: Anies Baswedan dan Rizieq Shihab Dipanggil Bareskrim
Menurutnya, imbauan-imbauan sudah tidak mempan lagi diberlakukan. Harus ada pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, jika perlu menegur kepala daerah untuk memberikan contoh baik kepada masyarakat.
"Jangan malah ikut-ikut berkerumun," ucapnya.
Adapun, bagi daerah-daerah yang telah memiliki peraturan daerah mengenai penegakan kedisiplinan protokol kesehatan, presiden meminta itu betul-betul dijalankan secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.
"Jangan ragu mengambil tindakan hukum. Harus ada ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan. Itu suatu keharusan," ucap presiden.
Saat ini, perkembangan kasus harian covid-19 terus menunjukkan perbaikan. Per 15 November, rata-rata kasus aktif covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82%, jauh lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85%. Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat bagus yakni mencapai 83,92%, jauh lebih baik dibandingkan angka kesembuhan dunia di angka 69,73%.
"Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan," tandasnya.(OL-4)
MABES Polri menanggapi insiden bentrokan yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, saat pelaksanaan Safari Dakwah oleh Muhammad Rizieq Shihab pada Rabu (23/7) malam
Kasus Jumhur Hidayat, terkait kritik RUU Omnibuslaw, belum final di MA. Beberapa laporan kriminalisasi kepada Habib Rizieq, Rocky Gerung, dan lain sebagainya juga masih menggantung.
Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 01.30 WIB.
Mereka bernyanyi sembari mengibarkan bendera merah putih dan Palestina.
Muhammad Rizieq Shihab berorasi di depan ribuan massa yang hadir dalam reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin (2/12) pagi.
Jokowi selaku tergugat juga kembali tak hadir. Majelis Hakim kembali mempermasalahkan alamat pemanggilan Jokowi yang berada di luar wilayah hukum PN Jakarta Pusat.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved