Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
KARYAWAN terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Tjandra, Nurdin, mengaku menerima amplop dari terdakwa pengusaha Tommy Sumardi dalam kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice. Nurdin yang berperan sebagai kurir itu mengaku amplop tersebut diserahkan Tommy pada 22 Mei 2020.
Nurdin menerima amplop itu sebelum ia memberikan uang sebesar US$50 ribu atas perintah Joko Tjandra melalui Sekretaris Eksekutif Mulia Group Nurmawan Fransisca.
“Saya ditelepon sama Pak Joko ambil dokumen di rumahnya Pak Tommy. Saya datang ke rumah Pak Tommy Sumardi, saya ambil,” kata Nurdin di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan kasus dugaan gratifikasi penghapusan nama Joko Tjandra dalam daftar red notice, kemarin.
Nurdin mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut dan langsung menyerahkan ke Fransisca. Ketika ditanya ketua majelis hakim Muhammad Damis mengenai logo Polri di amplop, Nurdin mengaku lupa.
Sementara itu, Fransisca mengaku membuka amplop tersebut dan langsung memindai (scan) dokumen untuk dikirimkan ke Joko Tjandra melalui surat elektronik (surel). “Saya buka, saya scan, tapi saya enggak begitu baca detailnya. Saya hanya baca title-nya (judul dokumen),” ujarnya.
Fransisca juga membeberkan sejumlah transaksi uang kepada Tommy. Uang pertama yang diserahkan Fransisca ke Tommy sejumlah US$100 ribu pada 27 April 2020 melalui Nurdin, yang diambil dari brankas kantor.
Keesokan harinya, Fransisca diperintahkan Joko Tjandra menyerahkan uang kepada Tommy senilai S$200 ribu yang diserahkan orang lain. Saat itu, Fransisca mengakui dihubungi Joko Tjandra untuk menuju Hotel Mulia Senayan. “Nanti kamu tunggu di sana, nanti ada orang antar uang sebesar S$200 ribu,” kata Fransisca yang mengaku tidak mengenal orang yang mengantarkan uang.
Setelah melapor ke Joko, Fransisca diminta menunggu dan menyerahkan uang itu langsung ke Tommy Sumardi di Business Center Hotel Mulia.
Pada 29 April dan 4 Mei, Francisca kembali diminta Joko Tjandra menyerahkan uang ke Tommy, masing-masing US$100 ribu dan US$150 ribu yang diambil dari brankas kantor dan diantar Nurdin.
Nurdin mengaku selalu menyerahkan bukti tanda terima ke Fransisca setelah mengirim uang ke Tommy. Bukti itu lalu dipindai Fransisca dan dikirim ke Joko Tjandra melalui surel ataupun Whatsapp. (Tri/P-5)
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
“Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pada saat tempus (waktu) penerimaan gratifikasi tersebut terjadi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.
Penyidik masih menghitung total gratifikasi yang diterima oleh tersangka. Sementara, pihak berperkara itu mengantongi belasan miliar rupiah.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
KPK mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved