Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memimpin Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020.
Pada tahun ini, Upacara Ziarah Nasional digelar secara terbatas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dan dimulai pukul 08.00 WIB.
Beberapa pejabat yang hadir dalam prosesi tahunan tersebut adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sosial Juliari Batubata, Menteri Agama Fachrul Razi, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Idham Azis.
Baca juga: KPK: Saatnya Era Pahlawan Melawan Korupsi
Pada tahun-tahun sebelumnya, Jokowi tercatat mengikuti Upacara Ziarah Nasional di berbagai tempat. Pada 2015, Jokowi memimpin upacara di Lapangan Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur.
Pada 2016 dan 2017, upacara berlangsung di TMP Kalibata, Jakarta. Setahun berselang, Jokowi memimpin upacara di TMP Cikutra, Bandung.
Pada 2019 dan tahun ini, upacara kembali digelar di TMP Kalibata, Jakarta. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved