Sabtu 07 November 2020, 10:12 WIB

KPK Bantu Inggris Usut Kasus Bombardier dan Garuda

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Bantu Inggris Usut Kasus Bombardier dan Garuda

ANTARA
Maskapai Garuda Indonesia

 

LEMBAGA antirasuah Inggris Serious Fraud Office (SFO) mengumumkan investigasi terhadap perusahaan pesawat Kanada Bombardier dengan dugaan suap dan korupsi terkait kontrak dan pesanan dari PT Garuda Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang juga telah mengusut kasus suap di tubuh Garuda Indonesia menyatakan akan membantu SFO.

"KPK juga akan membantu pihak SFO yang sedang melakukan penyelidikan terkait kasus Garuda Indonesia ini," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (7/11).

KPK dalam kerangka internasional sudah lama menjalin kerja sama dengan otoritas asing baik agent to agent maupun melalui Mutual Legal Assistance (MLA).

Saat mengusut kasus rasuah pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia, KPK juga bekerja sama dengan otoritas penegak hukum di beberapa negara antara lain SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura.

"Satu di antaranya dengan pihak SFO dalam bentuk tukar menukar data dan informasi, utamanya saat KPK sedang menangani perkara suap yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia dkk. Tentu kerjasama ini akan terus dilakukan," ucap Ali.

Baca juga: Dugaan Korupsi Bombardier-Garuda Indonesia Diselidik KPK Inggris

Pada perkara itu, KPK mengindentifikasi salah satu penerimaan suap mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar yakni terkait pengadaan pesawat Sub-100 seater Canadian Regional Jet 1.000 Next Generation (CRJ1000 GN) dari Bombardier. Suap berupa fee itu melalui Hollingworth Management International (HMI) dan Summerville Pasific Inc dalam bentuk investasi senilai US$200 ribu.

Dalam kasus itu, Emirsyah sudah divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun ditolak.

Adapun HMI merupakan perusahaan yang didirikan penyuap Emirsyah yakni Soetikno Soedardjo. Pendiri PT Mugi Rekso Abadi itu juga sudah divonis 6 tahun penjara.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga menyatakan dukungan atas langkah SFO mengusut kasus Bombardier dan Garuda itu. Pihaknya mengaku saat ini sedang mengkaji kontrak kerja sama dengan Bombardier dari aspek hukumnya.

"Kementerian Hukum dan HAM membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance," kata Erick.(OL-5)

Baca Juga

MI/M Irfan

DPR Harus Uji Listyo Secara Rinci

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 17 Januari 2021, 11:24 WIB
DPR yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat perlu mendalami rencana kerja Listyo secara mendalam. Termasuk pula gagasan Listyo dalam...
ANTARA FOTO/Wahdi S

Ada Pesan Khusus di Korupsi Ekspor Benih Lobster

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 17 Januari 2021, 10:58 WIB
Informasi itu dikulik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pemeriksaan manajer kapal PT Dua Putra Perkasa (DPP) Agus...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Kasus Asabri Indikasikan Cuci Uang

👤 (Tri/P-2) 🕔Minggu 17 Januari 2021, 05:55 WIB
JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap kasus dugaan korupsi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya