Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR RI mendukung dan mengapresiasi peningkatan kesejahteraan prajurit TNI melalui penyediaan rumah susun. Sebanyak 157 tower blok rumah susun senilai Rp2,1 triliun telah rampung dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan.
“Kebutuhan perumahan bagi prajurit harus kita akui memang kebutuhan yang perlu disediakan pemerintah. Langkah hibah Kementerian PU-Pera ini sangat baik untuk mendukung kinerja TNI,” ujar anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya kepada Media Indonesia, kemarin.
Ia mengingatkan aset negara atas 157 tower blok rumah susun ini mesti tercatat dalam Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku pengelola aset negara agar tidak ada masalah di kemudian hari.
“Kejelasan status aset negara ini penting bagi Kementerian Pertahanan agar ketika pendistribusiannya juga diikuti dengan legalitas hak yang sesuai bagi penerimanya nanti,” pungkasnya.
Diketahui, Kementerian PU-Pera telah melakukan serah terima aset barang milik negara (BMN) senilai Rp2,1 triliun kepada Kementerian Pertahanan, berupa 157 rumah susun yang tersebar di seluruh Indonesia untuk anggota TNI.
Serah terima aset ditandai dengan penandatanganan naskah dan berita acara serah terima hibah dari Direktorat Jenderal Perumahan PU-Pera kepada perwakilan Kementerian Pertahanan yang diwakili Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.
“Untuk kali ini, ada 157 aset dalam bentuk bangunan, yaitu bangunan rumah susun yang tersebar di seluruh indonesia dengan total 157 tower blok,” ujar perwakilan dari Satuan Kerja Pengembangan Perumahan PU-Pera Bisma Staniarto dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, kemarin.
Menurut dia, PU-Pera tetap bekerja semaksimal mungkin untuk menjamin tata kelola aset dan meningkatkan pelayanan publik yang baik. Hal itu dibingkai dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan dalam setiap kerja, termasuk pembangunan proyek ini.
Sebanyak 157 tower blok itu ialah status pembangunan 2009 sampai dengan 2016. Dengan demikian, rumah susun TNI menjadi bukti telah terlaksananya kerja sama yang baik sampai saat ini antara Kementerian PU-Pera dan Kementerian Pertahanan.
Beralihnya hak dan kewajiban atas aset BMN setelah serah terima hibah juga akan memperjelas tanggung jawab terhadap pengoperasian dan pemeliharaannya. Diharapkan, aset yang diserahkan dapat memberikan pelayanan yang berkelanjutan. (Cah/P-5)
Permukaan air di Cengkareng Drain sudah mengalami penurunan dari 350 menjadi 315, sementara batas aman berada di angka 310.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pembangunan rusun terjangkau harus terus didorong agar warga punya akses hunian layak. Hunian vertikal jadi solusi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan bahwa pada Masa Reses Ketiga DPRD DKI Jakarta, ia menerima berbagai macam aspirasi dari masyarakat di dapilnya.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
PU-Pera telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Gantung Cibeteung Muara atau Jembatan Cisarum pada akhir tahun2023.
Pembangunan 3 juta rumah yang jadi program Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diniliai belum tentu berhasil tanpa kehadiran kementerian khusus perumahan.
Kementerian PU-Pera hingga saat ini masih belum dapat memastikan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi akan habis
Saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
Komisioner (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan
Anggota Komisi V DPR Sri Rahayu pesimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat selesai dan berfungsi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada Agustus tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved