PEMERINTAH Indonesia diminta bijak dalam menerapkan politik luar negeri terkait potensi ancaman Perang Dunia Ketiga yang kemungkinan terjadi di Laut China Selatan.
Terlebih setelah beberapa petinggi negara mulai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga berkunjung ke Indonesia dalam waktu yang berdekatan.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menuturkan posisi Indonesia sangat strategis di mata dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap bisa menerapkan politik nonblok bebas aktif dalam menyikapi ketegangan di dunia internasional.
“Kita tidak boleh ikut agenda negara lain. Kita harus memiliki agenda sendiri terkait kebijakan politik luar negeri,” ujar Jimly dalam diskusi daring dengan tema Setelah Suga dan Pompeo bertandang, kemarin.
Selain Jimly, panelis lain ialah Adriana Elisabeth (Pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), Irman G Lanti (akademisi), dan wartawan Gigin Praginanto.
Jimly mengingatkan bahwa ancaman Perang Dunia Ketiga cukup nyata. Gejala-gejala tersebut dapat terlihat dari ketegangan antara Amerika dan Tiongkok, baik perang dagang maupun terkait klaim Laut China Selatan yang diklaim oleh Tiongkok.
“Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni Tiongkok. Oleh karena itu, ya harus perang sekarang,” ungkap Jimly.
Oleh karena itu, Jimly menegaskan pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Terlebih medan tempurnya berada di Laut China Selatan yang lokasinya dekat dengan Indonesia.
Apalagi, beberapa konfl ik sudah mulai terjadi di sejumlah Negara, seperti Sabah, antara Malaysia dan Filipina. Pun perang antara Armenenia dan Azerbaijan, konflik antara India dan Tiongkok. “Jadi, kita tidak boleh anggap enteng, sedangkan dunia ini melihat Indonesia ini strategis. Semua kekuatan itu rebutan bagaimana memengaruhi Indonesia.’’
Jimly juga menegaskan ketegangan di dunia internasional juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menerapkan politik luar negeri yang betul-betul bebas dan aktif. Tidak bergantung pada kepentingan negara lain.
Lebih nyata
Adriana Elisabeth menjelaskan wacana Perang Dunia Ketiga menjadi lebih nyata ketika Tiongkok sudah bisa menyaingi kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Perkembangan ekonomi digital yang memengaruhi iklim perdagangan dunia juga disebut berpengaruh terhadap penyebab Perang Dunia Ketiga.
“Tiongkok memiliki strategi one belt on road (OBOR) yang sangat efektif di berbagai bidang. Mereka memang ingin menguasai ekonomi dulu, yang kemudian berujung pada kekuatan geopolitik dan militer,” ujar Adriana.
Menurut Adriana, OBOR milik Tiongkok berhadapan langsung dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terkait Indo-Pasifik yang berkembang menjadi Free and Open Indo Pacific (FOIP) sehigga hal tersebut membuat posisi Indonesia menjadi seperti negara yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik Amerika maupun Tiongkok.
“Indonesia terlihat seperti sebuah pendulum. Yang ditarik oleh kepentingan Amerika dan juga kepentingan Tiongkok dengan dua strategi negara-negara tersebut,” ujarnya.
Dalam mengomentari kehadiran Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Jakarta, Adriana menilai titik berat pertemuan Suga dengan Presiden Jokowi berkaitan erat dengan diplomasi ekonomi, terutama FOIP yang dijalankan Amerika pertama kali diterapkan oleh Jepang yang merupakan aliansi Amerika.
“Jadi, menekankan pentingnya investasi Jepang di Indonesia memang sulit tergantikan, terutama di bidang otomotif. Ketergantungan
masyarakat Indonesia terhadap produk Jepang sudah sampai tahap memengaruhi psikologis masyrakat Indonesia. (P-1)
