Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PILKADA serentak 2020 akan digelar bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Hal ini merupakan momentum bagi perempuan-perempuan tangguh yang akan berlaga dalam Pilkada 2020 untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kesetaraan hasil pembangunan untuk perempuan, anak, lansia, kaum difabel dan kelompok marginal lainnya.
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, pihaknya terus memperjuangkan peningkatan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Kowani juga berjuang mengupayakan kesetaraan perempuan dan laki-laki di bidang politik, yakni mendorong jumlah dan kualitas perempuan di bidang politik, baik di ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif tanpa memandang golongan.
"Kita semua masih harus berjuang untuk meningkatkan jumlah, komposisi, dan meningkatkan kemampuan politik perempuan yang berkualitas, sehingga kaum perempuan dapat menjadi mitra sanding laki-laki,” kata Giwo pada webinar Peluang Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020.
Giwo mengutip data Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) yakni sebanyak 157 calon kepala daerah (Cakada) atau 10,6 persen wanita yang turun berpartisipasi dalam gelaran lima tahunan tersebut. Ini menunjukan data ketewakilan perempuan masih rendah ketimbang aki-laki sebanyak 1.329 calon.
Mantan Ketua KPAI ini menilai angka tersebut meningkat dibandingkan Pilkada 2018, karena ada 101 perempuan atau 8,8 persen yang maju jadi calon.
Dia mengingatkan, jumlah perempuan pemilik hak suara sangat besar tetapi belum dapat kesempatan menjadi aktor utama dalam proses pilkada. Hemat dia, jika setiap perempuan memberikan suaranya kepada calon kepala daerah perempuan maka akan terwujud kualitas pemimpin perempuan lebih baik.
“Maka mari kita jangan ragu kepada kaum perempuan untuk mengarahkan suaranya kepada calon kepala daerah perempuan," tegasnya.
Giwo meminta jajaran Kowani mendorong kaum perempuan tetap berjuang dan ikut memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran berpolitik.
"Kesadaran berpolitik ini sangat penting sebab berdampak dengan pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilu, guna masa depan yang lebih baik," pungkas Giwo.
Dalam Pilkada Serentak 2020 terdapat 157 atau 10,6 persen calon perempuan, diantaranya 5 perempuan maju dalam pemilihan gubernur, 127 perempuan maju dalam pemilihan bupati, dan 25 perempuan maju dalam pemilihan walikota.
Baca juga : Masyarakat Harus Turut Awasi Sumber Dana Calon Kepala Daerah
Dalam kaitan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pembicara utama webinar yang digelar Kowani tersebut mengatakan bahwa Perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan.
“Perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan. Saat ini perempuan telah ikut aktif terlibat di segala bidang pembangunan. Banyak negara mengapresiasi pencapaian perempuan Indonesia di bidang politik, diantaranya pernah memiliki presiden perempuan dan saat ini memiliki Ketua DPR perempuan. Namun, perempuan di satu sisi masih memiliki kendala, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka dibutuhkan keputusan dan kebijakan politik. Itulah mengapa perempuan butuh berpolitik,” papar Puan.
Puan menambahkan, partisipasi perempuan di bidang politik selain terkait representasi, harus juga mencakup sisi substansi. Perempuan Indonesia harus terus bergotongroyong agar agenda kesetaraan gender turut diperjuangkan oleh para calon kepala daerah.
Puan mengajak para peserta webinar untuk ikut mengingatkan dan meyakinkan masyarakat bahwa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah sekadar kebijakan afirmatif, namun juga merupakan kesadaran atas harkat dan martabat manusia.
Dalam kesempatan sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga juga mendorong kaum perempuan agar ikut ambil bagian dan mengawal tiap proses Pilkada, sehingga suara perempuan, kepentingan terbaik bagi anak, dan kelompok minoritas lainnya dapat mewarnai kebijakan pemerintah kelak.
“Pilkada merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di daerah. Perempuan sebaiknya mulai terlibat dalam tiap-tiap Pilkada, mulai dari menuangkan agenda pembangunan perempuan dalam penyusunan visi-misi calon kepala daerah, melakukan sosialisasi visi-misi melalui berbagai ruang, mengaktifkan berbagai jaringan dukungan, hingga ikut mengawal suara yang diperoleh oleh calon tersebut hingga penetapan definitif kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD),” kata Bintang
Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) Putri Kus Wisnu Wardani mengatakan, kaum perempuan sesungguhnya memiliki kesempatan lebih besar di bidang politik. Hal ini terutama karena perempuan memiliki keluwesan yang lebih dibandingkan laki-laki, baik dalam melakukan pendekatan terhadap komunitas, kepekaan dalam mendengarkan dan kemampuan untuk menyampaikan aspirasi dengan lebih baik.
Putri juga memberikan beberapa tips bagi para calon kepala daerah perempuan agar sukses dalam pencalonan. Pertama, cara dalam memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Kedua, pahami kebutuhan masyarakat pada daerah tempat pencalonan.
Hal itu merupakan modal bagi para calon kepala daerah perempuan untuk memberikan solusi. Para calon perempuan juga perlu mempelajari program-program para pesaingnya, sehingga mereka bisa membuat program yang lebih baik, terutama program terkait perempuan dan akhirnya dapat memenangkan hati para pemilih perempuan. (OL-7)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved