Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KOMISI I DPR meminta pemerintah mengusut tuntas temuan Tim Gabungan Pencari Fakata (TGPF) Intan Jaya yang menduga adanya keterlibatan aparat dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya Pendeta Yeremia di Intan Jaya Papua.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk mengusut tuntas temuan terbaru dari TGPF. Tindakan terhadap orang-orang yang diduga terlibat harus segera dilakukan sesuai mekanisme hukum yang ada, tanpa terkecuali.
"Berkenaan dengan temuan adanya dugaan keterlibatan aparat termasuk TNI, komisi 1 mendukung langkah cepat yang diambil pemerintah," jelas Willy saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/10).
Willy melanjutkan, Komisi I menghargai usaha yang telah dilakukan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopohukam) di bawah kepemimpinan Mahfud MD melalui TGPF.Hasil-hasil kerja yang ditemukan TGPF dapat disandingkan dengan temuan dari Komnas HAM untuk mengambil kebijakan strategis selanjutnya.
Baca juga : TNI Pastikan Tidak akan Tutup-tutupi Oknum di Intan Jaya
"Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan temuan TGPF dan KomnasHAM dalam mengambil kebijakan jangka panjang untuk mengatasi masalah serupa di masa depan," ujarnya.
Willy menjelaskan, pemerintah diyakini akan menindaklanjuti temuan TGPF secara tepat dan berkeadilan. Untuk itu ia meminta masyrakat untuk tidak khawatir mengenai hal tersebut.
"Temuan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengelola kondisi di Papua pada masa ke depan," paparnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan keterlibatan oknum aparat daam penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani, di Intan Jaya, Papua. Hal itu dikatakannya usai resmi menerima hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya yang telah bekerja sejak 1-17 Oktober. (OL-7)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved