Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkapkan telah menerima naskah UU Cipta Kerja yang disosialisasikan pemerintah. Naskah tersebut diterima dalam format Portable Document Format (PDF) melalui pesan singkat WhatsApp.
“Saya menerima kiriman dalam format PDF melalui WhatsApp,” ujar Abdul, Rabu (21/10).
Naskah tersebut saat ini sedang dipelajari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah yang kemudian dapat menghasilkan keputusan sebagai sikap PP Muhammadiyah.
Baca juga: Hubwil 1 FPG DPR RI Gelar Sosialisasi UU Cipta Kerja
“Sekarang naskah itu masih dipelajari,” terangnya.
Terkait kemungkinan terlibat memberikan masukan dalam penggodokan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, hal tersebut belum dapat dipastikan.
“Kami masih menunggu hasil kajian,” tukasnya.
Naskah UU Cipta Kerja rencananya akan diserahkan langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno, beberapa waktu lalu, kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Namun, akhirnya, naskah tersebut dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang kemudian dikaji oleh tim hukum dan HAM PP Muhammadiyah. (OL-1)
Hasil Survei PSKP UAD 2026: 44% anak muda ingat Muhammadiyah karena sekolah berkualitas. Gen Z kagumi logika beragama yang modern dan rasional. Cek datanya!
Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan disparitas pandangan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai arena berlomba dalam kebaikan.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
Salah satu hal yang paling mendesak untuk ditinjau ulang ialah penggunaan diksi dalam teks akad.
Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir minta masyarakat tak persoalkan perbedaan Idul fitri 1447 H. Ia dorong kalender global tunggal sebagai solusi masa depan.
Dalam khutbah Idulfitri 1447 H di UMY, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan ibadah Ramadan harus melahirkan perubahan perilaku nyata.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved