Ketua KPK Imbau Calon Kepala Daerah Tak Gadaikan Kekuasaan

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan para calon kepala daerah (cakada) yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 agar jangan berniat mengumpulkan kekayaan yang berujung korupsi jika nantinya terpilih. Firli juga mengimbau agar cakada tak menggadaikan kekuasaan kepada sponsor ketika terpilih.

"Hasil penelitian KPK sebanyak 82% calon kepala daerah dibiayai oleh pihak ketiga. Para calon kepala daerah memiliki janji akan memenuhi permintaan dari pihak ketiga kalau menang. Artinya ini sudah menggadaikan kekuasaannya kepada pihak ketiga dan sudah tentu akan terjadi korupsi," kata Firli dalam webinar nasional pembekalan pasangan cakada dan penyelenggara pemilu, Selasa (20/10).

Baca juga: KPK Temukan Alokasi JPS Tinggi di Daerah yang Gelar Pilkada

Firli mengungkapkan maraknya kasus korupsi kepala daerah lantaran tingginya biaya politik pada pilkada. Kajian KPK pada pilkada-pilkada sebelumnya mengungkap ongkos cakada mengikuti pemilihan lebih besar dari kocek masing-masing sehingga membutuhkan donatur.

KPK menemukan rata-rata kekayaan paslon pilkada berkisar pada angka Rp18 miliar. Namun, biaya yang dibutuhkan bisa mencapai puluhan miliar. Firli mengungkapkan bahkan ada ongkos pemilihan bupati pada pilkada-pilkada lalu bisa mencapai Rp65 miliar. Problemnya, ucap Firli, para sponsor yang membiayai calon meminta imbal jasa.

Firli mengingatkan agar para cakada menjauhi transaksi politik yang potensial berujung korupsi ketika terpilih kelak. KPK mencatat tahun politik seperti Pilkada kerap rawan korupsi. Firli membeberkan pada musim Pilkada 2015, 2017, dan 2018, komisi antirasuah kerap mencokok kepala daerah yang korupsi.

"Korupsi terjadi dan banyak terungkap oleh KPK di saat tahun politik. Kasus korupsi tertinggi 30 kali kepala daerah tertangkap pada 2018. Ini yang menjadi keprihatinan," ujarnya.

Firli mengajak para kepala daerah yang terpilih kelak untuk mau membenahi sistem demi pencegahan korupsi.

"Korupsi terjadi salah satunya karena sistem. Calon kepala daerah nanti kalau sudah terpilih, lihat kembali apakah sistem yang ada di pemerintahan daerah itu sudah baik karena sesungguhnya untuk mencegah korupsi bisa dilakukan dengan perbaikan sistem," ujarnya.(OL-4)