Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
UNTUK mengakomodasi aspirasi publik sebelum menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menugasi para menteri melakukan sosialisasi untuk menjaring masukan dari berbagai pihak.
Pada intinya Presiden menekankan pentingnya keterbukaan untuk menerima masukan atau usulan sebelum menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) sebagai aturan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
“Para menteri sudah mendapat perintah Presiden untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari akademisi, organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja, dan warga masyarakat,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, kemarin malam.
Salah seorang menteri yang mendapat tugas menjaring aspirasi, yakni Mensesneg Pratikno untuk bertemu pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tadi malam.
“Presiden memerintahkan langsung Mensesneg mengantarkan naskah UU Cipta Kerja ke NU dan MUI. Tujuannya untuk sosialisasi sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan. NU dan MUI bagian dari pemangku kepentingan yang pasti punya perhatian terhadap UU ini,” lanjut Bey.
Bey melanjutkan Mensesneg menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di kediamannya di Jakarta. Setelah itu , Mensesneg bertamu ke kediaman Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi. Pratikno menyerahkan naskah UU Cipta Kerja yang sebelumnya sudah diterima Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu (14/10).
“Naskah UU Cipta Kerja itu juga akan diberikan kepada Muhammadiyah. Namun, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tengah berada di luar kota,” ujar Bey.
Jalan dialog
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menerima masukan dan saran terkait UU Cipta Kerja dari 23 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Jokowi.
“Kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak. Kami tahu mahasiswa memprotes UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, seluruh rektor kami kumpulkan untuk menyamakan visi kita tentang UU Omnibus Law. Kita bisa berdialog. Kenapa mesti turun ke jalan dan merusak fasilitas yang dibangun pakai uang rakyat. Kami di Sulsel ingin menyelesaikan masalah melalui jalan dialog,” tandas Nurdin di Makassar, kemarin.
Kementerian Koperasi dan UKM pun tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang UMKM sesuai dengan UU Cipta Kerja. “Kami sedang menyiapkan 1 (satu) RPP terkait UMKM melalui pembahasan lintas sektor. Insya Allah RPP-nya selesai awal November,” kata Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi, tadi malam. (Alw/LN/Ant/X-3)
Dalam kalender yang digunakan umat islam, ada bulan tertentu yang dimaknai lebih mulia. Selain Ramadan dan Rajab, Muharram juga menjadi bulan yang dirayakan umat Islam dengan suka cita.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Dalam kegiatan ini, ratusan kader Muslimat NU dari berbagai daerah hadir mengikuti pembelajaran dan pemetaan potensi diri melalui metode Talent DNA yang dikembangkan oleh Founder ESQ
TUJUH puluh tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung mempertemukan para pemimpin dari negara-negara baru merdeka.
Pada era Soeharto, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia sering disampingkan karena pemerintah lebih mendorong kebijakan luar negeri yang bebas-aktif.
PENAIKAN rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% tak akan berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan buruh atau masyarakat
Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kenaikan upah pada 2025 diyakini akan menentukan perekonomian di tahun depan.
Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024
Aturan mengenai upah minimum pekerja belum dapat dipastikan kapan akan terbit. Itu karena formulasi penghitungan upah masih dalam pembahasan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyambut baik sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan MK soal UU Cipta Kerja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved