Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Polri ungkap alasan melakukan penangkapan terhadap salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, menuturkan bahwa Syahganda mencuit narasi menolak Omnibus Law UU Ciptaker melalui foto dengan keterangan tak sesuak fakta dj lalangan.
"Keterangan tidak sama dengan kejadiannya. Contohnya ini kejadian di Karawang, tapi ini gambarnya berbeda. Ini salah satu, ada beberapa dijadikan barbuk penyidik dalam pemeriksaan," papar Argo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10).
Argo menambahkan, Syahganda memiliki motif mendukung dan mensupport demonstran dengan berita tidak sesuai dengan gambarnya.
Atas perbuatannya, Syahganda bakal dijerat Pasal 28 ayat 2, 45a ayat 2 UU ITE Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Lasal 15 UU 1 Tahun 1946.
Baca juga : KAMI Protes Tindakan Represif Polri Terhadap Aktivis
"Dengan ancaman 6 tahun penjara," ujar Argo.
Sebelumnya, tim siber Bareskrim Polri juga menguak alasan penangkapan terhadap empat anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan.
Argo mengatakan awalnya polisi mencari tahu penyebab kericuhan demo tolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.
"Ada beberapa kegiatan di media sosial yang saya sampaikan dari Medan. Di Medan ini akhirnya kita menemukan ada 2 laporan polisi, dan 4 tersangka yang kita tangkap dan penahanan berinisal KA, JG, NZ, WRB," tutur Argo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10).
Argo menyebut, keempatnya termasuk dalam satu grup aplikasi WhatsApp bernama KAMI Medan. (OL-7)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved