Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Polri ungkap alasan melakukan penangkapan terhadap salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, menuturkan bahwa Syahganda mencuit narasi menolak Omnibus Law UU Ciptaker melalui foto dengan keterangan tak sesuak fakta dj lalangan.
"Keterangan tidak sama dengan kejadiannya. Contohnya ini kejadian di Karawang, tapi ini gambarnya berbeda. Ini salah satu, ada beberapa dijadikan barbuk penyidik dalam pemeriksaan," papar Argo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10).
Argo menambahkan, Syahganda memiliki motif mendukung dan mensupport demonstran dengan berita tidak sesuai dengan gambarnya.
Atas perbuatannya, Syahganda bakal dijerat Pasal 28 ayat 2, 45a ayat 2 UU ITE Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Lasal 15 UU 1 Tahun 1946.
Baca juga : KAMI Protes Tindakan Represif Polri Terhadap Aktivis
"Dengan ancaman 6 tahun penjara," ujar Argo.
Sebelumnya, tim siber Bareskrim Polri juga menguak alasan penangkapan terhadap empat anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan.
Argo mengatakan awalnya polisi mencari tahu penyebab kericuhan demo tolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.
"Ada beberapa kegiatan di media sosial yang saya sampaikan dari Medan. Di Medan ini akhirnya kita menemukan ada 2 laporan polisi, dan 4 tersangka yang kita tangkap dan penahanan berinisal KA, JG, NZ, WRB," tutur Argo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10).
Argo menyebut, keempatnya termasuk dalam satu grup aplikasi WhatsApp bernama KAMI Medan. (OL-7)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved