Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DUKUNGAN bagi tiga partai politik yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra diprediksi merosot pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 hingga Pemilihan Presiden (pilpres) 2024.
Sikap ketiga parpol itu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) disebut menjadi penyebabnya.
"Golkar, PDIP, dan Gerindra diprediksi bakal terpental pada Pilkada 2020 dan Pilpres 2024," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Rabu (14/10).
Baca juga: UU Cipta Kerja Berpihak pada UMKM
Jerry mengatakan penyebab utamanya adalah disahkannya UU Ciptaker. Sikap ketiga parpol dinilai paling mencolok mengenai UU sapu jagat itu.
Sikap pertama, kata Jerry, terlihat dari komunikasi politik yang terlambat soal kejelasan draf UU Ciptaker.
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, baru menggelar konferensi pers setelah misinformasi jumlah halaman dan keberadaan draf UU Ciptaker kadung beredar.
Politikus Partai Golkar itu juga sempat dihujani kritik oleh publik. Musababnya, Azis diduga mematikan mikrofon saat politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyampaikan aspirasinya saat rapat paripurna pengesahan UU Ciptaker.
Belakangan, Azis mengeklaim dirinya tidak mematikan mikrofon.
"Mik di paripurna secara otomatis akan mati dalam lima menit," kata Azis dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/10).
Jerry mengatakan hal serupa juga terjadi dengan PDIP. Puan Maharani sebagai Ketua DPR dinilai ikut memuluskan UU Ciptaker dan tidak mendengar suara publik. Padahal, seruan untuk membatalkan pengesahan UU Ciptaker terjadi di sejumlah wilayah.
"Semua itu menimbulkan bekas luka yang mendalam," ujar Jerry.
Pamor PDIP, lanjut Jerry, juga bakal tergerus akibat mengusulkan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Rencana itu akhirnya berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) setelah ditentang keras banyak elemen.
Sementara itu, Partai Gerindra diprediksi mengalami hal serupa. Politikus Gerindra sekaligus Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas adalah pemimpin pembahasan UU Ciptaker hingga akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna.
Jerry menyebut gelombang penolakan dari masyarakat masih terjadi. Sehingga potensi berpalingnya dukungan masyarakat kepada tiga parpol juga besar.
"Jadi tidak heran kalau ditinggalkan masyarakat. Tiga partai itu tidak seindah Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2018 silam," pungkas dia. (OL-1)
MUSYAWARAH Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tengah dipastikan berlangsung mulai 24 hingga 25 Augustus 2025.
Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved