Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut kebebasan berekspresi di Tanah Air terancam merosot. Hal tersebut menanggapi adanya penangkapan tiga pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh polisi.
Ketiga petinggi KAMI ditangkap lantaran diduga menyebarkan hoaks dan menghasut masyarakat terkait demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja.
“Penangkapan ini dilakukan untuk menyebar ketakutan di antara mereka yang mengkritik pengesahan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja," ujar Usman, Rabu (14/10).
Di sisi lain, menurutnya penangkapan ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia sedang terancam. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengintimidasi oposisi dan mereka yang mengkritik rezim yang sedang berkuasa.
“Sangat mengkhawatirkan bahwa ketiganya ditangkap dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Negara harus menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap mereka yang mengkritik dan memastikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia bagi siapa saja, termasuk pihak oposisi," tegasnya.
Menurutnya, adanya langkah penangkapan membuat Presiden RI Joko Widodo telah melanggar janjinya sendiri untuk melindungi hak asasi manusia.
Ia pun meminta agar pihak berwenang harus segera membebaskan aktivis yang ditangkap.
"Harus dibebaskan karena yang dijerat hanya karena mempraktekkan kebebasan berbicara, dengan tanpa syarat," ujar Usman.
Sebelummya, polisi telah menetapkan 5 tersangka yang diduga melakukan tindakan penyebaran hoaks soal demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja. (OL-4)
Brigjen Pol. Trunoyudo mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dave menekankan pengembangan sektor informatika, komunikasi, dan sektor digital harus terus dilakukan.
WAKIL Sekretaris Jenderal NasDem Jafar Sidik mengatakan bahwa pasangan capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) sangat konsen untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM)
MASYARAKAT sipil menyoroti ruang untuk berpendapat dan kebebasan sipil semakin menyempit pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CALON presiden (capres) Anies Baswedan menjanjikan ruang berekspresi seluas-luasnya bagi publik. Masyarakat berhak menyampaikan pandangan dan aspirasi tanpa rasa takut.
Meskipun menjadi hak setiap orang, namun dalam beberapa keadaan, kebebasan berekspresi juga bisa menjadi ancaman ke hak untuk menghormati privasi.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved