Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan saat bertemu dengan pendemo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata mereka banyak yang tidak mengetahui substansi aturan tersebut. Bahkan, katanya, banyak pendemo yang sekedar ikut-ikutan temannya saja.
"Pas saya tanya ke mereka, apa yang mereka tolak, banyak yang jawab tidak tahu, lupa. Ada yang bilang selesai UTS nganggur, lalu ikut-ikutan demo. Jadi ini kepentingan lain saja bukan UU-nya (Cipta Kerja)," kata Ganjar dalam tayangan Youtube Cokro TV, Jakarta, Selasa (13/10).
Ganjar bahkan mengaku bahwa pagar rumahnya kena imbas tindakan anarkistis dari pendemo tersebut. Namun, disatu sisi ia mengaku bahwa hal komunikasi antara pemerintah terhadap masyarakat soal UU Cipta Kerja dianggap kurang selama ini.
"Kita akui saja kalau pemerintah lamban geraknya. Sampai saat ini draf finalnya belum ada. Masalah komunikasi juga jadi sorotan," kata Ganjar.
Baca juga : Unjuk Rasa Harus Tetap Jaga Ketertiban Sosial
Menurut Ganjar, banyak yang tidak tahu perihal pembahasan Omnibus Law selama ini di DPR. Padahal, menurutnya, aturan sapu jagat tersebut dianggap memudahkan investasi.
"Ini karena banyak yang tidak mengikuti saja. Padahal kalau saya bilang ini Undang-Undang yang keren. Kenapa? Karena investasi bakal bisa cepat. Kita disini tidak lagi bersaing dengan Jawa Barat atau Jawa Timur, tapi Vietnam harusnya," kata Ganjar.
Ia mengatakan, keluhan investor selama ini karena soal perizinan yang berbelit. Sehingga hal itu dianggap menghambat investasi.
"Memang kelakuan birokrat itu ada yang kurang ajar soal izin, ada yang minta uang. Makanya dengan perizinan online, bisa mempercepat izin. Enggak mesti lama," pungkas Ganjar. (OL-7)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved