Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan saat bertemu dengan pendemo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata mereka banyak yang tidak mengetahui substansi aturan tersebut. Bahkan, katanya, banyak pendemo yang sekedar ikut-ikutan temannya saja.
"Pas saya tanya ke mereka, apa yang mereka tolak, banyak yang jawab tidak tahu, lupa. Ada yang bilang selesai UTS nganggur, lalu ikut-ikutan demo. Jadi ini kepentingan lain saja bukan UU-nya (Cipta Kerja)," kata Ganjar dalam tayangan Youtube Cokro TV, Jakarta, Selasa (13/10).
Ganjar bahkan mengaku bahwa pagar rumahnya kena imbas tindakan anarkistis dari pendemo tersebut. Namun, disatu sisi ia mengaku bahwa hal komunikasi antara pemerintah terhadap masyarakat soal UU Cipta Kerja dianggap kurang selama ini.
"Kita akui saja kalau pemerintah lamban geraknya. Sampai saat ini draf finalnya belum ada. Masalah komunikasi juga jadi sorotan," kata Ganjar.
Baca juga : Unjuk Rasa Harus Tetap Jaga Ketertiban Sosial
Menurut Ganjar, banyak yang tidak tahu perihal pembahasan Omnibus Law selama ini di DPR. Padahal, menurutnya, aturan sapu jagat tersebut dianggap memudahkan investasi.
"Ini karena banyak yang tidak mengikuti saja. Padahal kalau saya bilang ini Undang-Undang yang keren. Kenapa? Karena investasi bakal bisa cepat. Kita disini tidak lagi bersaing dengan Jawa Barat atau Jawa Timur, tapi Vietnam harusnya," kata Ganjar.
Ia mengatakan, keluhan investor selama ini karena soal perizinan yang berbelit. Sehingga hal itu dianggap menghambat investasi.
"Memang kelakuan birokrat itu ada yang kurang ajar soal izin, ada yang minta uang. Makanya dengan perizinan online, bisa mempercepat izin. Enggak mesti lama," pungkas Ganjar. (OL-7)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved