Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur. Tim komisi antirasuah dikabarkan meminta keterangan terhadap pejabat Pemkab Jember.
"Benar KPK ada kegiatan di Jember menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (13/10).
Ali menyebutkan sejumlah orang dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi.
Baca juga : KPK Panggil PNS Pemkab Bogor Terkait Kasus Rachmat Yasin
"KPK akan meminta keterangan beberapa pihak di lingkungan Pemkab Jember," imbuh Ali.
Meski begitu, KPK belum bisa membeberkan detailnya lantaran kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Pengungkapan kasus dilakukan pada tahap penyidikan ketika sudah ada penetapan tersangka
"Karena ini masih proses penyelidikan, maka mengenai materinya saat ini belum bisa kami sampaikan. Nanti pada waktunya akan kami informasikan lebih lanjut perkembangannya," ucap Ali Fikri. (OL-7)
SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember (BPBD) mencatat banjir meluas hingga 23 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
HUJAN deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kecamatan Panti dan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (2/2) malam, menyebabkan banjir bandang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus menggencarkan program Pasar Murah sebagai upaya konkret menekan fluktuasi harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
Melalui dukungan pembiayaan yang tepat sasaran, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Sidomulyo Jember mampu memperluas skala bisnis hingga menembus pasar ekspor komoditas kopi
LAHAN pertanian seluas 1.046 hektare di sekitar Sungai Tanggung, Kabupaten Jember, dipastikan mendapat aliran air.
BPBD Jawa Timur membagikan masker ke seluruh pengendara maupun warga di wilayah Jember dan sekitarnya, menyusul erupsi Gunung Raung yang menyemburkan abu vulkanik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved