Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PRESIDEN ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal tudingan dirinya menunggangi demo Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.
SBY secara tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, sejak 2016 ia kerap dituduh menunggangi aksi-aksi demo yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.
"Sejak dulu saya dituduh, difitnah menunggangi menggerakkan dan membiayai unjuk rasa besar. Saya pernah sebagai prajurit 30 tahun, lalu dipemerintahan 15 tahun. Tiba-tiba dituduh seperti itu, menurut saya tidak tepat," ungkapnya dalam akun Youtube SBY, Jakarta, Senin (12/10)
SBY mengatakan bahwa tudingan dirinya dan Partai Demokrat yang menggerakan demonstrasi penolakan Omnibus Law yang berujung anarkis pada pekan lalu ialah tidak berdasar.
"Andai kata saya punya kemampuan gerakan massa yang luas tanah air kemarin. Andai kata saya punya uang banyak menggerakkan aksi, saya enggak punya niat. Tidak terpikir oleh saya. Saya menjadi korban," ucap SBY.
Saat sesi tanya jawab dalam video tersebut, ada yang menanyakan ke SBY perihal bahwa yang menuding dirinya ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kemenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
SBY juga membantah hal tersebut. Ia mengaku bahwa hubungan dirinya dan dua menteri tersebut baik.
"Kalau saya enggak yakin Pak Airlangga atau Pak Luhut yang dimaksud (menunggangi demo) itu saya. Hubungan saya baik dengan Pak Airlangg, Pak Luhut juga baik. Lebih bagus disebutkan agar rakyat tidak curiga. Kalau negara tidak terbuka, dikira negara lakukan hoaks," pungkas SBY. (OL-8)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved