Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
OTTO Hasibuan terpilih sebagai ketua umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) periode 2020-2025 setelah meraih suara terbanyak di sela musyawarah nasional.
Ia memperoleh sebanyak 1.027 suara mengalahkan Ricardo Simanjuntak dan Charles Janer Natigor Silalahi yang masing-masing memperoleh 36 dan 58 suara.
"Saya berharap dapat menyerukan kembali fungsi advokat menjadi ‘primus inter pares, best of the best’ untuk menaikkan kembali marwah advokat yang sangat ini sangat memprihatinkan," ujar Otto dalam keterangan pers, Jumat (9/10).
Ia mengaku mempunyai tugas berat menyatukan kembali organisasi advokat dalam satu wadah tunggal Peradi, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang.
"Membangun rumah yang sudah rusak sangat sulit dibanding membangun baru. Saya akan berusaha keras menyatukan kembali," ucap-nya.
Sekarang ini, kata dia, ada dua persoalan yaitu menyatukan Peradi dan organisasi-organisasi advokat (OA) yang jumlahnya sekitar 38 organisasi.
Sementara itu, Ketua Panitia Munas Sutrisno menjelaskan terpilihanya Otto Hasibuan sebagai ketua umum berjalan demokratis dan seluruh peserta menggunakan hak suaranya.
"Sebanyak 135 DPC dari 135 DPC Peradi mengikuti munas secara virtual. sedangkan 3 DPC yang tidak mengukuti kerena terkendala akses internet," katanya. (Antara/OL-09)
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Yanto menegaskan bahwa reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan tantangan implementasi hukum acara pidana di era demokrasi dan perlindungan HAM.
PABLO Putra Benua dan istrinya merespons pelaporan yang dibuat oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP) Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) ke Bareskrim terkait dugaan pemalsuan kepengurusan
Hak advokat mendampingi saksi sejak dalam tahap penyelidikan dan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya.
RUU KUHAP lebih progresif dan menjawab permasalahan acara pidana pada KUHAP lama atau yang berlaku saat ini.
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved