Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
WAKIL Sekretaris Jenderal DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite menyesalkan adanya aksi demonstrasi buruh yang mengarah kerusuhan massal sebagai bentuk protes terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja.
Ia pun mengingatkan para rekan-rekan buruh untuk menahan diri bahkan diingatkan untuk waspada terhadap kepentingan pihak dan politik tertentu yang memboncengi isu omnibus law, termasuk untuk kepentingan Pilkada.
"Kita sayangkan sekali di tengah kita masih berjibaku menghadapi pandemi malah kawan-kawan kami melakukan aksi massa di jalanan. Bukan saja kita khawatir akan penyebaran Covid-19 makin besar tetapi stabilitas bangsa juga jadi terganggu dan yang akan rugi adalah kita semua," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/10).
Menurut dia, langkah baik dan bijak yang harusnya diambil adalah melalukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. "Di sana tempatnya bukan di tempat umum apalagi situasi pandemi ini," sambung dia.
Baca juga : Pemerintah akan Bertindak Tegas terhadap Aksi Anarkis
Belum lagi, secara substansi ada misinformasi yang diperoleh oleh rekan-rekan buruh terkait UU tersebut yang sebenarnya perlu dipastikan kebenarannya.
"Banyak memang yang termakan Hoaks dan ini tidak boleh kita biarkan," tegasnya.
Ia meminta agar buruh jangan sampai dimanfaatkan oleh kepentingan partai tertentu untuk kepentingan politiknya termasuk untuk Pilkada yang akan datang.
"Sangat disayangkan jika ada partai yang menggerakan massa buruh untuk keuntungan politik. Maka kami minta agar rekan-rekan buruh waspada. Jika benar apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga bahwa ada bandar aksi massa ini, maka sangat disayangkan, berhubung dalam waktu dekat kita akan menggelar Pilkada," pungkas Arnod. (OL-7)
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved