Biaya Politik Tinggi Dorong Petahana Perah BPD

PARA kepala daerah yang maju kembali dalam kontestasi pilkada rawan tergiur untuk memanfaatkan bank pembangunan daerah (BPD) sebagai sumber dana. Posisi petahana sebagai pemegang saham memudahkan mereka melakukan praktik rasuah yang melibatkan BPD.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengemukakan modus korupsi di BPD umumnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan rekayasa lelang, mark up, praktik arisan proyek, dan pemufakatan jahat dengan rekanan. Selain itu, juga masih terdapat suap dalam penganggaran dan gratifikasi.

“Sumber dana korupsi di BPD, di antaranya asuransi, baik kredit maupun cash in transit, kredit fiktif, dan fee agar dana bagi hasil atau dana alokasi khusus tidak ditempatkan di bank lain,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat koordinasi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) secara daring, kemarin.

KPK meminta pengurus 27 BPD dan Asbanda supaya tegas menolak dijadikan sapi perah petahana. Saat ini, lebih dari 30% kepala daerah kembali mencalonkan diri ke Pilkada 2020. Tingginya biaya politik dapat membuat petahana gelap mata dan meminta kontribusi BPD, baik secara sukarela maupun dengan sedikit paksaan.

Meski begitu, modus-modus korupsi di BPD tidak selalu berkaitan dengan kepala daerah. Alex mencontohkan dalam pemberian kredit sering kali terjadi gratifi kasi dari debitur kepada pegawai. Dampaknya di masa depan pegawai tersebut akan segan jika debitur mengalami kredit macet.

Oleh karena itu, KPK mendorong pembuatan regulasi yang melarang pegawai menerima sesuatu. Selain itu, BPD dapat menggunakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai sarana untuk memonitor secara dini adanya penyimpangan pegawai.

Ketua Umum Asbanda Supriyatno menyatakan pihaknya telah menerapkan praktik prudential banking dengan melakukan penguatan integritas kepada BPD seluruh Indonesia dengan bekerja sama kepada KPK.

“Antara lain dalam menyiapkan sistem dan kebijakan terkait dengan LHKPN, pengendalian gratifikasi, implementasi, dan revitalisasi whistleblowing system,” kata Supriyatno.

Asbanda bersama KPK juga bekerja sama mencegah korupsi di penerimaan daerah. Contohnya, kata Supriyatno, pajak daerah yang dipungut dari transaksi masyarakat dengan hotel dan restoran. Kerja sama itu berhasil mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Di sisi lain, Komisaris Utama Bank Papua TEA Hery Dosinaen mengakui BPD diuntungkan dengan adanya dana pemda yang disimpan di BPD. Ia mengeluhkan pemegang saham yang seenaknya memindahkan dana dalam waktu-waktu tertentu ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). (Cah/P-2)