NEWSTICKER

Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang

Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%

Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!

Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji

Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

Tren Korting Hukuman Koruptor, ICW: MA Kubur Rasa Keadilan

Cahya Mulyana

02/10/2020 19:30

Tren Korting Hukuman Koruptor, ICW: MA Kubur Rasa Keadilan — Peneliti ICW Kurnia Ramadhana(MI/SUSANTO)

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai rentetan putusan di tingkat peninjauan kembali (PK) yang meringankan pelaku korupsi menggerus efek jera. Pemberantasan rasuah pun akan semakin sulit karena ancamannya cukup ringan.

"Putusan demi putusan PK yang dijatuhkan MA, di antaranya Anas Urbaningrum, sudah terang benderang telah meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada Media Indonesia, Jumat (2/10).

Menurut dia, ICW sudah meragukan keberpihakan MA dalam pemberantasan korupsi. Kesimpulan itu bukan tanpa dasar, tren vonis terbukti ringan dengan rata-rata 2 tahun 7 bulan penjara.

"Setidaknya ada dua implikasi serius yang timbul akibat putusan PK tersebut. Pertama, pemberian efek jera akan semakin menjauh. Kedua, kinerja penegak hukum, dalam hal ini KPK, akan menjadi sia-sia saja," paparnya.

Nasib pemberantasan korupsi di masa mendatang akan semakin suram. "Itu jika MA tetap mempertahankan tren vonis ringan kepada terdakwa kasus korupsi," pungkasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

DPR Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Rampung, Atur Batas Usia hingga Kesejahteraan
21/1/2026 18:51
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Kesejahteraan Hakim Perlu Dilihat secara Proporsional
13/1/2026 12:01
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
Kepemimpinan Yanto Dinilai Perkuat Pengawasan Hakim
10/1/2026 11:38
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
MA Kebut Aturan Teknis Plea Bargain KUHAP, Hakim Bisa Tolak Pengakuan Dipaksa
04/1/2026 22:00
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Kuasa Hukum Tom Lembong Minta MA Segera Jalankan Rekomendasi KY soal Sanksi Hakim
27/12/2025 22:32
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Zarof Ricar Dijebloskan ke Rutan Salemba
11/12/2025 17:49
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.

LOAD MORE

Opini

Trump dan Dunia di Tepi Jurang
22/1/2026 20:38
Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah
22/1/2026 05:15
Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi
22/1/2026 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved