Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
MANTAN Ketua MPR Amien Rais baru saja menyatakan terbentuknya sebuah partai baru yaitu Partai Ummat. Melalui siaran di Youtube Channel Amien Rais Official, Mantan Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyampaikan mukadimah terbentuknya partai yang disebutnya memegang teguh pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi universal.
“Mukaddimah Partai Ummat. Kitab Suci Alquran mendorong umat berimat agar dalam mengarungi kehidupan di dunia mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah SWT secara serentak. Pertama melakukan Al Amru bil ma’ruf dan An Nahyu Anil mungkar. Jadi memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan, lalu kedua menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman,” kata Amien.
Dijelaskan Amien, jika prinsip pertama (Al Amru bil ma’ruf ) bergerak pada tataran personal (level mikro) maka yang kedua (An Nahyu Anil mungkar) bergerak pada tataran nasional (level makro) dan berkaitan erat dengan kekuasaan.
Dijelaskannya, bahwa dalam sejarah manusia, diperlihatkan bahwa hanya Negara yang mampu melakukan kezaliman kolosan tetapi sebaliknya pula hanya negara yang dapat menegakan kedilan secara merata.
“Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap dan kekuasaan yang peling besar, negara dapat melancarkan kezaiman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial bahkan kezaliman kemanusiaan. Namun hanya Negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya,” tukas Amien.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga menegaskan bahwa dalam situasi tersebut segelongan manusia harus berikhtiar, untuk menegakan keadilan sekaligus melawan kezailam secara sistematik lewat perjuangan politik.
“Partai Ummat insyaaah akan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan kedilan. Partai Ummat akan berjuang memegang teguh pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal,” tutup Amien.(OL-4)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved