Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua MPR Amien Rais baru saja menyatakan terbentuknya sebuah partai baru yaitu Partai Ummat. Melalui siaran di Youtube Channel Amien Rais Official, Mantan Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyampaikan mukadimah terbentuknya partai yang disebutnya memegang teguh pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi universal.
“Mukaddimah Partai Ummat. Kitab Suci Alquran mendorong umat berimat agar dalam mengarungi kehidupan di dunia mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah SWT secara serentak. Pertama melakukan Al Amru bil ma’ruf dan An Nahyu Anil mungkar. Jadi memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan, lalu kedua menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman,” kata Amien.
Dijelaskan Amien, jika prinsip pertama (Al Amru bil ma’ruf ) bergerak pada tataran personal (level mikro) maka yang kedua (An Nahyu Anil mungkar) bergerak pada tataran nasional (level makro) dan berkaitan erat dengan kekuasaan.
Dijelaskannya, bahwa dalam sejarah manusia, diperlihatkan bahwa hanya Negara yang mampu melakukan kezaliman kolosan tetapi sebaliknya pula hanya negara yang dapat menegakan kedilan secara merata.
“Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap dan kekuasaan yang peling besar, negara dapat melancarkan kezaiman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial bahkan kezaliman kemanusiaan. Namun hanya Negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya,” tukas Amien.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga menegaskan bahwa dalam situasi tersebut segelongan manusia harus berikhtiar, untuk menegakan keadilan sekaligus melawan kezailam secara sistematik lewat perjuangan politik.
“Partai Ummat insyaaah akan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan kedilan. Partai Ummat akan berjuang memegang teguh pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal,” tutup Amien.(OL-4)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved