Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10). Sama seperti tahun-tahun sebelumya, upacara digelar di halaman Monumen Pancasila Sakti, Kompleks Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Namun, upacara kali ini hanya dihadiri beberapa pejabat negara. Tampak hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi.
Upacara diawali dengan laporan dari Komandan Upacara, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Prosesi upacara langsung dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan UUD 1945 oleh ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti.
Baca juga: Bawaslu Sebut ASN di 224 Daerah Berpotensi Berpihak
Selanjutnya, pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Puan mengatakan sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia telah menjadi rongrongan luar negeri.
"Rongrongan tersebut dimungkinkan karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi dengan nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Puan saat membacakan ikrar.
Kemudian acara ditutup dengan doa yang dipimpin Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Upacara Hari Kesaktian Pancasila hari ini digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Upacara ini diikuti para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para duta besar negara sahabat beserta undangan secara virtual. Kebijakan ini diambil guna mencegah penularan covid-19. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved