Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10). Sama seperti tahun-tahun sebelumya, upacara digelar di halaman Monumen Pancasila Sakti, Kompleks Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Namun, upacara kali ini hanya dihadiri beberapa pejabat negara. Tampak hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi.
Upacara diawali dengan laporan dari Komandan Upacara, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Prosesi upacara langsung dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan UUD 1945 oleh ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti.
Baca juga: Bawaslu Sebut ASN di 224 Daerah Berpotensi Berpihak
Selanjutnya, pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Puan mengatakan sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia telah menjadi rongrongan luar negeri.
"Rongrongan tersebut dimungkinkan karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi dengan nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Puan saat membacakan ikrar.
Kemudian acara ditutup dengan doa yang dipimpin Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Upacara Hari Kesaktian Pancasila hari ini digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Upacara ini diikuti para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para duta besar negara sahabat beserta undangan secara virtual. Kebijakan ini diambil guna mencegah penularan covid-19. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved