Soroti Kesehatan Publik, Komnas HAM Minta Pilkada Ditinjau Ulang

WAKIl Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab meminta agar gelaran Pilkada 2020 yang dijadwalkan pada Desember mendatang ditinjau ulang. Hal itu dilakukan agar persiapan pelaksanaan lebih baik.

Dalam hal ini, Komnas HAM mengingatkan pemerintah dalam rangka menjalankan UU No. 11/2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

"Dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan publik," kata Amiruddin dalam webinar bertajuk Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita?, Rabu (30/9).

Berdasarkan informasi yang dikembangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pakar epidemiolog, Amiruddin mengatakan bahwa gerak penyebaran covid-19 ditentukan oleh oleh pergerakan manusia. Sementara pilkada dinilai akan mendorong pergerakan tersebut lebih tinggi dari kondisi biasa.

"Sementara pemerintah mengatakan situasi darurat kesehatan. Ini situasi yang bertolak belakang. Maka dari itu, dari awal September kami mengatakan kembali pilkada harus ditinjau ulang supaya kita punya persiapan lebih baik untuk melaksanakannya," tandas Amiruddin.

Baca juga : Cakada harus Pintar Kemas Kampanye di Masa Pandemi

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengatakan, pihaknya tidak menutup mata dengan masukan dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat tentang penundaan pilkada. Namun, KPU masih berharap agar pelaksanaan pilkada dapat dilanjutkan.

Ilham mengatakan hal itu didasari atas usaha dan energi yang telah dikeluarkan yang disebutnya sudah begitu banyak, terutama soal anggaran untuk alat pelindung diri petugas.

Lebih lanjut ia menjelaskan guna menekan penumpukan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), KPU sedang menggodok rencana memberikan formulir undangan kepada pemilih dengan jadwal yang berbeda.

"Jadi misalnya si A sampai si B itu jam 07.30 sampai 09.00, dan am 09.00 sampai 10.00 si D sampai si E. Ini adalah ikhtihar kami untuk tidak adanya kerumunan di TPS," terang Ilham.

Selain itu, pemilih juga diwajibkan memakai masker dan diberi sarung tangan sekali pakai saat memilih. (OL-7)