Tekan Konflik, Panwas Dituntut Kerja Cepat

MASA kampanye yang dimulai hari ini hingga 5 Desember 2020 dibayangi sejumlah persoalan, khususnya konflik antarpeserta. Guna mencegah konflik meluas, metode penyelesaian sengketa acara cepat menjadi pilihan. 

Menurut anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dalam Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah selain mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan peserta pemilihan, juga mengatur penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan dengan metode penyelesaian sengketa acara cepat.

“Penyelesaian sengketa acara cepat merupakan domain panitia pengawas (Panwas) kecamatan yang mana mereka diharapkan mampu menyelesaikan masalah di antara peserta pemilihan pada masa kampanye. Masalah kecil antarpeserta pemilihan, seperti jadwal kampanye diharapkan dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa acara cepat dan peserta pemilihan sebaiknya tidak menempuh jalur pelanggaran yang berujung pada pemberian sanksi kepada salah satu Peserta Pemilihan,” terangnya selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, dalam keterangan resmi, Sabtu (26/9).

Baca juga : Sanksi Berat Ancam Penyalahguna Kewenangan

Selain itu, Bagja menerangkan mengenai Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Dia mengungkapkan SIPS merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten.

Selain kemudahan yang dapat dinikmati pemohon, aplikasi SIPS ini pun menjamin keterbukaan informasi kepada publik, khususnya kepada pemohon dalam memantau proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan Bawaslu Kabupaten.

“Pemohon dapat memantau sejauh mana perkembangan permohonan yang dimasukan ke Bawaslu lewat aplikasi SIPS. Dimulai dari proses permohonan, verifikasi, registrasi, musyawarah, dan putusan. Selanjutnya pemohon akan mendapatkan notifikasi pada email yang telah didaftarkan pada saat mengajukan permohonan di aplikasi SIPS untuk setiap progress permohonan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten,” jelas Bagja.

Ia pun menghimbau kepada panwas kecamatan dan panwas desa dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dapat mengutamakan protokol kesehatan pencegahan covid-19.(P-5)