Awas Celah Politik Uang di Pilkada Saat Pandemi

PENYELENGGARAAN Pilkada serentak 2020 masih fokus pada protokol kesehatan. Namun badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) akan celah  praktek politik, apalagi masyarakat mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi. 

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya telah mengantisipasi kecurangan money politic lewat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020.

"Ada beberapa hal di potensi persoalan dalam Pilkada 2020, misalnya banyaknya warga negara yang terkena dampak ekonomi, PHK, yang juga berkaitan dengan pilkada. Kemungkinanan ada dugaan money politik," jelas Fritz dalam webinar yang diselenggarakan Iluni UI, Rabu (23/9).

Selain money politic, Fritz juga menyoroti soal kepala daerah pertahana yang menjadi Ketua Satgas Covid-19 di daerahnya masing-masing. Ia khawatir kepala daerah tersebut memanfaatkan jabatan Ketua Satgas Covid-19 untuk memberikan bantuan sosial dengan menempelkan label tertentu.

Baca juga : Pengamat Sebut Golput Pilkada saat Pandemi Wajar

Menurut Fritz, money politic dapat terjadi saat atau sebelum pandemi terjadi. Saat ini misalnya, money politic dapat memanfaatkan kanal uang elektornik. Oleh sebab itu, ia menegaskan Bawaslu memiliki regulasi terhadap pelanggaran tersebut.

"Perosalan mengenai politik uang, itu akan terjadi ada atau tidaknya pandemi dan itu yang akan dilakukan proses pengawasannya oleh Bawaslu, dan pelanggaraannya akan diberikan tindakan melalui pelanggaran-pelnggaran pidana," tandas Fritz.

Urgensi untuk tidak melupakan potensi pelanggaran berupa money politic juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyanti. Selain money politic, ia juga mengingatkan soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pilkada 2020.

"Itu juga jadi concern kita. Ketika sekarang semua orang fokusnya protokol kesehatan, kekhawatirannya adalah (pelanggaran) yang lain jadi ngga ketat pengawasannya. Misalnya netralitas ASN, money politik," kata Khoirunnisa. (P-5)