Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kali secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia setelah memeriksa Laporan Keuangan LAN Tahun Anggaran 2019.
Pencapaian luar biasa ini merupakan wujud konsistensi LAN dalam upaya mempertanggungjawabkan keuangan negara secara profesional, transparan dan akuntabel. Penghargaan WTP diserahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si secara Virtual dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (22/9).
Sri Mulyani memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam upaya mempertanggungjawabkan laporan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah secara profesional, transparan dan akuntabel. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini ditandai dengan meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (K/L/D) yang meraih opini WTP.
“Saya harap kepada K/L/D yang telah berhasil meraih opini WTP lebih dari 10 kali berturut turut termasuk LAN, untuk dapat menjadi contoh bagi K/L/D lainnya serta tidak menciderai capaian tersebut dengan berbagai tindakan yang tidak mencerminkan tata kelola keuangan yang baik,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAN mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk kinerja seluruh pegawai yang senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa LAN terus berupaya mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel setiap rupiah keuangan negara yang dikelolanya.
Adi Suryanto berharap pencapaian ini dapat terus memacu kinerja LAN agar lebih baik lagi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta prestasi yang telah diperoleh (Humas/OL-10)
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
Kolaborasi ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Indonesia dalam berbagi praktik baik di bidang administrasi publik di Timor Leste.
Kegiatan ini digelar untuk menyoroti ketimpangan akses dan kualitas layanan kesehatan antarwilayah di Indonesia, yang dinilai masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional.
Menurut Rico tantangan terbesar dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi itu mencakup rendahnya efektivitas kinerja lembaga penegak hukum.
Tahukah Anda, kini dalam pembangunan sektor-sektor ekonomi, terdapat istilah untuk membedakannya, mulai ekonomi hijau, biru, oranye, serta kuning.
Soal durasi cuti bersama, 60,8% responden menyatakan sudah cukup; 37,6% menyatakan terlalu pendek dan 1,6% menyatakan terlalu panjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved