Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara virtual.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan, secara garis besar, kepala negara akan menyampaikan beberapa hal terutama terkait persoalan pandemi yang kini masih dihadapi hampir seluruh negara di dunia.
"Di satu sisi, presiden akan menyampaikan keprihatinan atas situasi dunia akibat covid-19. Tetapi di sisi lain, ini adalah saat yang tepat bagi seluruh masyarakat dunia untuk bersatu padu melawan pandemi," ujar Heru kepada Media Indonesia, Selasa (22/9).
Selain menghaturkan pesan terkait covid-19, presiden juga akan menyampaikan komitmen Indonesia di dalam mendorong perdamaian dunia.
"Tahun ini, Indonesia juga memasuki usia ke-75 tahun. Kita akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Indonesia akan terus medorong perdamaian," jelasnya.
Seluruh pidato tersebut telah direkam dan akan akan diputar pada 22 September pukul 20.30 waktu New York atau 23 September pukul 7.30 WIB.
"Presiden RI mendapat urutan ke-19, di hari pertama sesi sore waktu New York," tandas Heru.(OL-4)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved