KPK: Jangan Kotori Pilkada dengan Praktik Suap dan Korupsi

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai proses demokrasi berjalan dengan bersih.

Firli menyampaikan hal itu dalam rangka Peringatan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada 15 September. Disampaikannya, Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 jangan dikotori praktik korupsi.

"KPK mensinyalir masih ada upaya mengotori pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020 dan Penanganan Pandemi Covid-19, dengan praktik-praktik korupsi," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (16/9).

Baca juga: ICW Wanti-Wanti Intervensi pada Putusan Pelanggaran Etik Firli

Ia mengatakan praktik korupsi itu antara lain suap, gratifikasi, jual-beli suara, hingga keterlibatan cukong sebagai pemodal bagi pasangan calon kepala daerah mewarnai hampir perhelatan pemilu.  

Sebagai langkah pencegahan, ujarnya, KPK  menerapkan konsep menggunakan pendekatan melalui mata rakyat, yaitu menerima laporan seluruh eksponen bangsa yang melihat dugaan praktik korupsi di pilkada, sehingga dapat dicegah bila belum terjadi dan ditindak.

"Jadi, jangan pernah berfikir KPK akan kesulitan memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak 2020 di 270 daerah," ucapnya.

Sementara itu, di tengah situasi pandemi covid-19, Firli mengatakan KPK telah mengidentifikasi empat potensi korupsi pada penanganan covid-19 yakni potensi korupsi pengadaan barang/jasa mulai dari kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan, dan kecurangan.

Antisipasinya, tutur dia, KPK mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 8 Th 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dlm Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Pencegahan Korupsi.

"Isi dari SE tersebut adalah memberikan rambu-rambu pencegahan untuk memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa hingga mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawalan, dan pendampingan dengan berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," paparnya.

Potensi kedua, imbuhnya, korupsi filantropi/sumbangan pihak ketiga.

Hal itu terletak pada kerawanan pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan & penyelewengan bantuan.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan KPK ialah menerbitkan panduan berupa Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat yang ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda.

Potensi ketiga, ujar dia, korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran," ucapnya.

Terkait upaya pencegahannya, Firli menuturkan KPK melakukan koordinasi, monitoring perencanaan refocusing/realokasi anggaran, dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian/lembaga/pemda apabila menemukan ketidakwajaran penganggaran atau pengalokasian.

Sedangkan potensi keempat ialah korupsi pada dana bantuan jaring pengaman sosial (Social Safety Net) oleh pemerintah pusat dan daerah.

KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan.

Upaya pencegahan, terang Firli, KPK mendorong Kementerian/Lembaga/Pemda untuk menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan pendataan penerima Bansos dan mendorong keterbukaan data penerima Bansos serta membuka saluran pengaduan masyarakat. (OL-1)