Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang kemarin dilantik Presiden Joko Widodo untuk tidak lupa memberi prioritas dan perhatian pada persoalan perlindungan WNI di negera tempat mereka ditempatkan.
Hal tersebut diingatkan Christina menanggapi arahan Presiden yang memberikan tugas khusus kepada para dubes agar 80 persen kegiatannya berfokus pada diplomasi ekonomi, antara lain mendorong masuknya investasi, meningkatkan ekspor produk UMKM serta produk kompetitif Indonesia.
"Saya menyambut baik arahan Presiden tersebut mengingat dalam situasi pandemi ini diperlukan upaya-upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Namun demikian, saya juga mengingatkan para Duta Besar untuk tidak mengesampingkan tugas diplomasi terkait Perlindungan WNI yang merupakan salah satu dari Prioritas 4+1 politik luar negeri kita," kata Christina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9).
Isu perlindungan WNI, lanjut Christina menjadi penting dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Ia pun telah mengangkat isu tersebut saat uji kelayakan dan kepatutan para Dubes.
"Saat itu saya hadir di seluruh sesi fit and proper test mereka untuk memastikan komitmen mereka terhadap perlindungan WNI," lanjut Christina.
Baca juga : Presiden Lantik 20 Duta Besar, Termasuk Suryopratomo
Dikatakan dia bahwa jangan sampai karena terlalu sibuk mencari peluang investasi maupun ekspor maka menomorduakan perlindungan WNI di negara penempatan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang, perlindungan terhadap WNI harus mendapat perhatian yang cukup.
"Banyak persoalan perlindungan WNI selama ini yang juga membutuhkan perhatian. Saya juga ingatkan dalam sidang pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri minggu lalu agar perlindungan WNI mendapatkan porsi anggaran yang cukup," kata Christina.
Anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri tersebut secara khusus memberi perhatian pada Malaysia yang dianggap memiliki banyak pekerjaan rumah.
"Utamanya Malaysia menjadi perhatian khusus saya. Pada Dubes Hermono saya sudah berkomunikasi dan meminta beliau untuk beri perhatian pada soal ini. Intinya kami ingin agar memastikan Negara terus hadir melindungi warganya di luar negeri," pungkas Christina. (OL-7)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved