Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang kemarin dilantik Presiden Joko Widodo untuk tidak lupa memberi prioritas dan perhatian pada persoalan perlindungan WNI di negera tempat mereka ditempatkan.
Hal tersebut diingatkan Christina menanggapi arahan Presiden yang memberikan tugas khusus kepada para dubes agar 80 persen kegiatannya berfokus pada diplomasi ekonomi, antara lain mendorong masuknya investasi, meningkatkan ekspor produk UMKM serta produk kompetitif Indonesia.
"Saya menyambut baik arahan Presiden tersebut mengingat dalam situasi pandemi ini diperlukan upaya-upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Namun demikian, saya juga mengingatkan para Duta Besar untuk tidak mengesampingkan tugas diplomasi terkait Perlindungan WNI yang merupakan salah satu dari Prioritas 4+1 politik luar negeri kita," kata Christina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9).
Isu perlindungan WNI, lanjut Christina menjadi penting dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Ia pun telah mengangkat isu tersebut saat uji kelayakan dan kepatutan para Dubes.
"Saat itu saya hadir di seluruh sesi fit and proper test mereka untuk memastikan komitmen mereka terhadap perlindungan WNI," lanjut Christina.
Baca juga : Presiden Lantik 20 Duta Besar, Termasuk Suryopratomo
Dikatakan dia bahwa jangan sampai karena terlalu sibuk mencari peluang investasi maupun ekspor maka menomorduakan perlindungan WNI di negara penempatan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang, perlindungan terhadap WNI harus mendapat perhatian yang cukup.
"Banyak persoalan perlindungan WNI selama ini yang juga membutuhkan perhatian. Saya juga ingatkan dalam sidang pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri minggu lalu agar perlindungan WNI mendapatkan porsi anggaran yang cukup," kata Christina.
Anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri tersebut secara khusus memberi perhatian pada Malaysia yang dianggap memiliki banyak pekerjaan rumah.
"Utamanya Malaysia menjadi perhatian khusus saya. Pada Dubes Hermono saya sudah berkomunikasi dan meminta beliau untuk beri perhatian pada soal ini. Intinya kami ingin agar memastikan Negara terus hadir melindungi warganya di luar negeri," pungkas Christina. (OL-7)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ISU viral mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diketahui bergabung menjadi tentara aktif Amerika Serikat memunculkan pertanyaan serius soal hukum kewarganegaraan.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
WNI tersebut saat ini ditempatkan di fasilitas penahanan khusus anak atau remaja, mengingat yang bersangkutan masih di bawah umur.
Konflik AS-Venezuela tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela, tetapi juga memunculkan kekhawatiran luas terkait berbagai hal, termasuk keselamatan WNI di sana.
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved