Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang kemarin dilantik Presiden Joko Widodo untuk tidak lupa memberi prioritas dan perhatian pada persoalan perlindungan WNI di negera tempat mereka ditempatkan.
Hal tersebut diingatkan Christina menanggapi arahan Presiden yang memberikan tugas khusus kepada para dubes agar 80 persen kegiatannya berfokus pada diplomasi ekonomi, antara lain mendorong masuknya investasi, meningkatkan ekspor produk UMKM serta produk kompetitif Indonesia.
"Saya menyambut baik arahan Presiden tersebut mengingat dalam situasi pandemi ini diperlukan upaya-upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Namun demikian, saya juga mengingatkan para Duta Besar untuk tidak mengesampingkan tugas diplomasi terkait Perlindungan WNI yang merupakan salah satu dari Prioritas 4+1 politik luar negeri kita," kata Christina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9).
Isu perlindungan WNI, lanjut Christina menjadi penting dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Ia pun telah mengangkat isu tersebut saat uji kelayakan dan kepatutan para Dubes.
"Saat itu saya hadir di seluruh sesi fit and proper test mereka untuk memastikan komitmen mereka terhadap perlindungan WNI," lanjut Christina.
Baca juga : Presiden Lantik 20 Duta Besar, Termasuk Suryopratomo
Dikatakan dia bahwa jangan sampai karena terlalu sibuk mencari peluang investasi maupun ekspor maka menomorduakan perlindungan WNI di negara penempatan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang, perlindungan terhadap WNI harus mendapat perhatian yang cukup.
"Banyak persoalan perlindungan WNI selama ini yang juga membutuhkan perhatian. Saya juga ingatkan dalam sidang pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri minggu lalu agar perlindungan WNI mendapatkan porsi anggaran yang cukup," kata Christina.
Anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri tersebut secara khusus memberi perhatian pada Malaysia yang dianggap memiliki banyak pekerjaan rumah.
"Utamanya Malaysia menjadi perhatian khusus saya. Pada Dubes Hermono saya sudah berkomunikasi dan meminta beliau untuk beri perhatian pada soal ini. Intinya kami ingin agar memastikan Negara terus hadir melindungi warganya di luar negeri," pungkas Christina. (OL-7)
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah nama calon duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS).
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
Bahtra Banong meminta aparat mengusut temuan lima pulau di Indonesia yang ditawarkan secara komersial melalui situs perdagangan online Private Islands Online.
"Indonesia harus menunjukkan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi dampak lanjutan dari dinamika kawasan Timur Tengah.
Kantin Demokrasi dibuat senyaman mungkin, termasuk untuk tetap nyaman digunakan oleh anggota yang mengenakan pakaian formal seperti jas.
Pentingnya mengikuti perkembangan situasi keamanan, mematuhi arahan dari otoritas setempat, serta menghindari wilayah yang menjadi target strategis dalam konflik antarnegara.
RENCANA pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran dan Israel menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Phnom Penh telah memulangkan jenazah seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial MF dari Kamboja pada Rabu (18/6).
Pemerintah Indonesia menetapkan status Siaga I bagi wilayah Iran dan bersiap mengevakuasi WNI yang bersedia.
Ratusan WNI tersebut merupakan peserta program magang pendidikan yang berada di Kota Arafat, wilayah selatan Israel.
Ancaman serangan terhadap instalasi nuklir di Iran ini juga tentunya mengancam keselamatan penduduk sipil termasuk WNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved