Pembatasan Skala Mikro Jauh Lebih Efektif

PEMBATASAN sosial berskala besar (PSBB) yang kembali ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemarin, memasuki hari pertama. Meski demikian, kondisi sejumlah ruas jalan utama di Ibu Kota masih seperti hari-hari sebelumnya.

Pemberlakuan kembali PSBB itu disoroti secara khusus oleh Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Menurut Presiden, pembatasan berskala mikro atau lokal menjadi strategi yang lebih cocok untuk diterapkan demi menekan angka pertumbuhan kasus.

“Intervensi cukup di tingkat RT, RW, desa, atau kampung sehingga penanganan bisa lebih detail dan lebih fokus,” cetus Presiden.

Ia pun meminta seluruh kepala daerah yang hendak mengambil keputusan krusial agar selalu melihat data dan fakta di lapangan terlebih dahulu.

“Keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus, saya minta semua selalu melihat data sebaran. Jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, kabupaten, kota. Kalau kita kerja berbasis data, langkah intervensi akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah di lapangan,” tandas Presiden.

Seusai mengikuti rapat terbatas itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku mendapat arahan dari Presiden terkait dengan upaya penanganan covid-19.

“Bapak Presiden mengarahkan pengelolaan penanganan covid-19, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, perlu dikoordinasikan baik di pusat dan daerah. Keputusan-keputusan krusial yang menyangkut masyarakat banyak tentu harus diputuskan secara terintegrasi,” ujar Airlangga.

Di lain pihak, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah mewajibkan setiap kantor di instansi yang berfungsi melayani masyarakat untuk menerapkan pembatasan aktivitas di kantor dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Ia berharap, dengan kebijakan PSBB kali ini, kasus positif covid-19 di DKI Jakarta bisa segera terkendali.

“Pertambahan kasus positif covid-19 di Ibu Kota memang mengkhawatirkan dalam beberapa pekan terakhir. Kebijakan pembatasan sosial yang ketat memang diperlukan sebagai salah satu cara agar penyebaran covid-19 bisa terkendali,” tegasnya.

Lestari pun mengaku prihatin atas kondisi sejumlah kantor kementerian dan instansi pemerintah, yang puluhan bahkan ratusan pegawainya terpapar covid-19 di masa pandemi ini.

Kesembuhan

Dalam rapat terbatas kemarin, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa meningkatkan angka kesembuhan kasus covid-19 memang menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.

Presiden Jokowi mengakui persentase kesembuhan yang dicapai pemerintah masih lebih rendah daripada rata-rata tingkat kesembuhan dunia. Karena itu, “Kita harus terus mengejar rata-rata kesembuhan global,” tegas Presiden.

Untuk mencapai target itu, pemerintah terus menambah ruang isolasi bagi penderita tanpa gejala dan pasien bergejala ri ngan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta, dan sejumlah balai kesehatan di berbagai daerah disiapkan untuk penderita tanpa gejala dan ruang isolasi bagi pasien dengan gejala ringan.

“Saya juga minta Menteri Kesehatan segera melakukan audit dan koreksi mengenai protokol keamanan untuk tenaga kesehatan dan pasien di seluruh rumah sakit,” tandas Presiden.

Pada bagian lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membenarkan bahwa pemerintah terus berupaya menekan angka kematian akibat covid-19. Tingkat kematian akibat covid-19 di Indonesia, hingga kemarin, berada di kisaran 3,99%.

“Meski sedikit lebih tinggi dari rerata kematian dunia yang mencapai 3,18%, angka kematian ini (di Indonesia) sudah menurun daripada seminggu sebelumnya yang 4,2%,” kata Terawan di Kantor Sekretariat Negara, kemarin.

Untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan itu, imbuh Terawan, pemerintah akan menambah tempat isolasi pasien hingga ruang intensive care unit (ICU).

Secara nasional, jumlah kasus positif covid-19 hingga kemarin telah mencapai 221.523, dengan penambahan kasus harian pada sepekan terakhir rata-rata di atas 3.000 (lihat grafik). (Ata/Ant/RO/X-6)