Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KEPATUHAN bakal calon kepala daerah terhadap protokol kesehatan menjadi indikator bagi masyarakat. Dalam hal ini, untuk menentukan pilihan kepala daerah yang layak.
Hal itu ditekankan Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati. Menurutnya, sejumlah pelanggaran yang dilakukan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah terkait proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Banyak kasus calon kepala daerah yang sengaja membawa massa pendukung. Itu menunjukkan sikap yang tidak relevan dan tidak taat protokol kesehatan. Khoirunnisa menilai periode paling krusial bagi calon kepala daerah ialah penetapan pasangan calon pada 23 September 2020 dan masa kampanye.
Baca juga: Gibran Daftar ke KPU Diiringi Arak-arakan Sepeda dan Andong
Saat itu, para calon berusaha meraih simpati publik dengan menaati peraturan, serta mendukung pencegahan covid-19. "Misalnya, dia punya visi dan misi menanggulangi pandemi, tapi dalam kampanyenya membawa arak-arakan. Masyarakat dapat menilai antara perkataan dan perbuatan tidak sama," pungkas Khoirunnisa saat dihubungi, Minggu (13/9).
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 layaknya hadiah sekaligus hukuman bagi calon kepala daerah. Apabila masyarakat menyukai sosok kepala daerah karena memberikan contoh baik saat pandemi, dia akan terpilih.
Sebaliknya, ketika calon kepala daerah tidak taat protokol kesehatan yang menimbulkan risiko penularan virus, masyarakat akan menilai sosok tersebut tidak layak.
"Masa ini jualannya mereka (calon kepala daerah) untuk menarik simpati masyarakat. Kalau mereka menunjukkan keegoisan, masyarakat punya kekuatan melalui suaranya untuk betul-betul dimanfaatkan," tutur Khoirunnisa.
Baca juga: Kasus Hukum Calon Peserta Pilkada Ditunda, Mendagri: Agar Kondusif
Adapun sanksi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, lanjut dia, belum terakomodir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Sebab, UU tersebut hanya mengatur penyelenggaraan pilkada saat situasi normal.
"Pendekatan untuk sanksi bisa menggunakan UU lain," imbuhnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diketahui akan menggunakan sanksi melalui pendekatan UU lain. Seperti, UU Nomor 4 Tahun 1984 dan UU Nomor 6 Tahun 2018. Dalam regulasi itu, terdapat ketentuan pidana bagi pelanggar aturan.(OL-11)
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Dalam menghadapi ancaman Covid-19 ini, Pemko Banjarmasin mulai melakukan mitigasi dengan melibatkan semua sektor.
KETUA Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai lonjakan kasus covid-19 saat ini harus menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengimbau masyarakat Indonesia untuk kembali menerapkan protolol hidup sehat menyusul lonjakan kasus Covid-19
Sejulah atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 terjangkit Covid-19. Terbaru, perenang Inggris Adam Peaty dinyatakan positif setelah lima atlet polo air Australia.
Janji kampanye Ganjar terkait 1 nakes 1 desa dianggap tidak cukup penuhi kebutuhan layanan kesehatan
KASUS covid-19 di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) kembali mengalami peningkatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengimbau agar masyarakat tetap waspada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved