Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belum puas dengan temuan satu orang pemberi suap dan gratifikasi ke eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Perkara ini terus dikembangkan untuk menggali sumber lain selain Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto yang telah berstatus tersangka namun masih buron.
"Terkait perkara ini masih terus dikembangkan fakta-faktanya yang saat ini telah penyidik miliki. Termasuk pula penelusuran lebih lanjut atas aset (Nurhadi) yang diduga hasil kejahatan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada Media Indonesia, Minggu (6/9).
Menurut dia, penyidik KPK yang menangani perkara suap dan gratifikasi dalam pengurusan sejumlah perkara di MA sejak 2011-2016 ini fokus memperkuat bukti. Penanganannya beriringan dengan pengembangan perkara termasuk menggali pemberi suap lain ke Nurhadi selain yang sudah ditetapkan tersangka.
"Selengkapnya sudah masuk materi penyidikan yang sudah dituangkan dalam BAP para saksi. Kita ikuti bersama dalam persidangan yang terbuka untuk umum nantinya ya," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK meminta keterangan tersangka dalam kasus ini selain Nurhadi dan Hiendra Soenjoto yakni Rezky Herbiyono. Menantu Nurhadi sekaligus berperan sebagai perantara suap dan gratifikasi ini diminta menerangkan soal jejak digital mengenai transaksi.
Baca juga : KPK Disarankan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah
"Penyidik mengkonfirmasi adanya beberapa komunikasi percakapan dalam barang bukti elektronik antara tersangka dengan berbagai pihak yang diduga terkait kesepakatan penerimaan sejumlah uang," kata Ali Fikri.
Menurut dia, pemeriksaan itu dilakukan terhadap Rezky pada Kamis (3/9) selaku tersangka dugaan perkara suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. KPK terus mendalami aliran suap dan gratifikasi kasus ini mulai dari para pemberinya maupun penerimanya.
"Hingga saat ini, saksi yang sudah di periksa dalam perkara ini berjumlah 141 saksi," pungkasnya.
Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Adapun penerimaan suap itu terkait pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar. (OL-7)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPKĀ membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) NurhadiĀ menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Budi menjelaskan, lahan sawit Nurhadi lebih dulu disita oleh penyidik. Namun, masih dibiarkan beroperasi untuk mencegah pasokan menipis dan sejumlah pihak kehilangan pekerjaan.
Dalam enam bulan, lahan sawit itu mendapatkan keuntungan Rp3 miliar. Kini, hasil keuntungannya disita untuk menjadi barang bukti perkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved