Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belum puas dengan temuan satu orang pemberi suap dan gratifikasi ke eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Perkara ini terus dikembangkan untuk menggali sumber lain selain Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto yang telah berstatus tersangka namun masih buron.
"Terkait perkara ini masih terus dikembangkan fakta-faktanya yang saat ini telah penyidik miliki. Termasuk pula penelusuran lebih lanjut atas aset (Nurhadi) yang diduga hasil kejahatan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada Media Indonesia, Minggu (6/9).
Menurut dia, penyidik KPK yang menangani perkara suap dan gratifikasi dalam pengurusan sejumlah perkara di MA sejak 2011-2016 ini fokus memperkuat bukti. Penanganannya beriringan dengan pengembangan perkara termasuk menggali pemberi suap lain ke Nurhadi selain yang sudah ditetapkan tersangka.
"Selengkapnya sudah masuk materi penyidikan yang sudah dituangkan dalam BAP para saksi. Kita ikuti bersama dalam persidangan yang terbuka untuk umum nantinya ya," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK meminta keterangan tersangka dalam kasus ini selain Nurhadi dan Hiendra Soenjoto yakni Rezky Herbiyono. Menantu Nurhadi sekaligus berperan sebagai perantara suap dan gratifikasi ini diminta menerangkan soal jejak digital mengenai transaksi.
Baca juga : KPK Disarankan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah
"Penyidik mengkonfirmasi adanya beberapa komunikasi percakapan dalam barang bukti elektronik antara tersangka dengan berbagai pihak yang diduga terkait kesepakatan penerimaan sejumlah uang," kata Ali Fikri.
Menurut dia, pemeriksaan itu dilakukan terhadap Rezky pada Kamis (3/9) selaku tersangka dugaan perkara suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. KPK terus mendalami aliran suap dan gratifikasi kasus ini mulai dari para pemberinya maupun penerimanya.
"Hingga saat ini, saksi yang sudah di periksa dalam perkara ini berjumlah 141 saksi," pungkasnya.
Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Adapun penerimaan suap itu terkait pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar. (OL-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
KPK membantah tudingan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
Dito Mahendra, hingga kini, belum diperiksa KPK usai rumahnya digeledah sampai menjadi terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menjadwalkan pemeriksaan advokat Lucas terkait pencucian uang yang menjerat sekretaris MA Nurhadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved