Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) diminta memprioritaskan kesejahteraan prajurit TNI. Masalah kesejahteraan dinilai kerap menjadi akar perseteruan TNI dan Polri.
"Di lapangan, komitmen TNI sangat luar biasa, tetapi yang kita dapati terkait kesejahteraan prajurit, mudah-mudahan sudah lebih baik," kata anggota Komisi I DPR Sukamta di Jakarta, Kamis (3/9).
Sukamta menyebut, hingga akhir 2019, uang lauk dan uang pangan saat purnatugas belum memadai. Jumlah uang yang diberikan tidak bertambah dari tahun ke tahun.
Baca juga: TNI Ganti Rugi Korban Ciracas dengan Dana talangan
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai masalah kesejahteraan kerap melatarbelakangi konflik TNI dan Polri.
Sukamta berharap kesejahteraan prajurit TNI bisa sejajar dengan kesejahteraan Polri.
"Kita berharap yang (kesejahteraan) TNI mohon bisa diakselerasi supaya bisa mengejar. Sebab, kalau ini akar masalahnya, kita mau disiplinkan bagaimanapun juga," tegas Sukamta.
Anggota Komisi I lainnya, Sturman Panjaitan, meminta Kemenhan mengkaji kebutuhan di masing-masing daerah. Sebab, harga barang pokok di setiap wilayah berbeda-beda.
"Buat kajian yang berbeda, jangan dipukul rata (harganya)," tutur Sturman.
Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi masukan tersebut. Dia mengatakan, selama ini, Kemenhan sudah menganggarkan dana sesuai peraturan Kementerian Keuangan.
"Tapi, saat ini, kami terus mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit," ucap Trenggono. (OL-1)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kejuaraan lomba baris-berbaris bertajuk Bela Negara Cup.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved