Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KOMISI I DPR RI menuntaskan rapat kerja tentang penjelasan nota keuangan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019 serta tindak lanjut temuan I dan temuan II Badan Pemeriksa Keuangan RI 2019.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Komisi I DPR RI mengapresiasi atas pencapaian realisasi anggaran para mitra kerja Komisi I DPR RI yang digunakan kementerian/ lembaga tersebut pada tahun anggaran 2019.
Kharis juga menyadari bahwa masih ada sejumlah anggota Komisi I DPR RI yang menyarankan pendalaman tentang penjelasan laporan pertanggungjawaban Kementerian Pertahanan terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI.
Karena itu, Kharis menyarankan para anggota yang ingin pendalaman tentang hal itu dapat melakukannya dalam panitia kerja kesejahteraan prajurit yang dibentuk Komisi I DPR RI.
Awalnya, anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Sukamta menyoroti uang makan dan gaji yang diterima prajurit TNI.
“Saya cuma ini saja Pak Wamenhan, ini karena dua Pak Menhan dan Pak Wamenhan ini relatif baru, ya, ini kesempatan yang sangat bagus Pak, tadi datanya sudah disampaikan. Walaupun ada gaji pokok, saya kira uang lauk-pauk, uang segala macam, kesejahteraan, tinggalan keluarga, Rp40 ribu sehari, saya kira sehari makan masih tiga kali ya TNI ya, artinya bukan makan siang saja gitu lo,” kata Sukamta.
Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono pun mengaku menangis terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI. Sakti mengaku menangis ketika masuk Kemenhan dan mengetahui soal kesejahteraan prajurit TNI. “Karena ini rapat terbuka, saya tentu enggak bisa menjawab dengan secara terbuka karena nanti menyangkut hal-hal yang sifatnya sensitif. Tapi saya setuju, saya pun menangis, Pak, sama seperti Bapak, begitu saya masuk ditugaskan Pak Presiden membantu Pak Prabowo,” ujarnya. (Sri/Ant/P-1)
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI, Kamis (13/2), Kemhan mendapat pemotongan efisiensi anggaran sebesar 16% atau sekitar kurang lebih Rp26 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved