Penyelenggara Pilkada Diminta Konsisten Terapkan PKPU 1 2020

PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 mengatur penganuliran calon kepala daerah bermasalah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Mereka yang terlibat judi, menyalahgunakan narkoba, dan berperilaku asusila bisa didiskualifikasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta konsisten menerapkan aturan tersebut.

"Untuk mencegah seseorang yang melakukan perbuatan tercela maju sebagai calon kepala daerah," kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil melalui keterangan tertulis, Senin (31/8).

Menurut dia, dalam Pasal 4 ayat 1 huruf J PKPU Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan seluruh warga negara Indonesia (WNI) dapat diusulkan menjadi calon kepala daerah, dengan memenuhi persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Adapun tindakan yang dilarang yakni terlibat penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan perbuatan asusila.

"Bagaimana memverifikasinya. Apa alat ukurnya? Ya salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat surat pernyataan dari calon," kata Fadli.

Dia menyebut perbuatan tercela dari calon kepala daerah bisa dibuktikan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi para calon.

Fadli meminta masyarakat melapor ke KPU atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menyertakan bukti perbuatan tercela calon kepala daerah. Hal semacam itu pernah mewarnai pilkada di Indonesia.

Calon kepala daerah di Sumatra Selatan pernah tersangkut penyalahgunaan narkoba. Tidak menutup kemungkinan hal serupa terulang dalam Pilkada 2020. Sehingga KPU diminta tegas menerapkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama