Dugaan Korupsi Wabup OKU, 17 Orang Diperiksa KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa 27 saksi kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan tanah TPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan. Kasus ini menjerat Wakil Bupati OKU Johan Anuar.

"Bertempat di Mapolres OKU tim KPK melakukan kegiatan permintaan keterangan kepada sejumlah saksi. Adapun pihak-pihak yang dimintai keterangan hingga saat ini berjumlah 27 orang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8).

Johan yang telah berstatus tersangka turut diperiksa penyidik. Saksi lainnya yakni empat pegawai BRI dan seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas IIB Baturaja Hindirman.

"Pemeriksaan Hindirman dilakukan di dalam lapas," ucap Ali.

Ali mengatakan, pemeriksaan saksi oleh penyidik tersebut dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2020. KPK telah memanggil 43 orang.

"Mereka terdiri dari pihak pemilik lahan tanah, mantan anggota DPRD Kabupaten OKU, mantan Sekda Kabupaten OKU, mantan Bupati OKU dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten OKU," tutur Ali.

Perkara ini awalnya ditangani Polda Sumatra Selatan. Pada 24 Juli 2020 perkara rasuah yang bersumber dana dari APBD tahun 2013 itu diambil alih KPK.

"Sesuai ketentuan Pasal 10 A Undang-undang KPK, melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak), KPK telah mengambil alih perkara dari Polda Sumsel," kata Ali.

Johan Anuar terjerat kasus mark up TPU Kabupaten OKU saat dirinya menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten OKU. Belakangan, Johan kembali mencalonkan diri sebagai wakil bupati OKU pada Pilkada 2020. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman