Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH pekerja menyambangi Istana Negara, Jakarta, sebagai perwakilan penerima program subsidi upah dari pemerintah. Para
pekerja tersebut berasal dari berbagai bidang profesi, mulai dari guru honorer, karyawan hotel, perawat, hingga pemadam kebakaran.
Mereka mengaku senang dengan adanya bantuan tersebut. Salah satunya Evisonia Simbolon. Perawat yang bekerja di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara, ini sambil terisak curhat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bersyukurlah, secara pribadi ya bersyukur bisa ke Istana, bisa ketemu Pak Jokowi langsung,” kata Evisonia.
Dia mengaku tak menyangka diundang untuk bertemu dengan Jokowi. Apalagi dirinya diberi kesempatan untuk mencurahkan kendala yang dihadapinya, seperti pemotongan gaji.
“Enggak nyangka aja gitu bisa ketemu, dapat undangan untuk datang ke Istana. “Kok bisa begitu, ya saya bersyukur. Mungkin dari teman-teman atau dari orang lain kan belum tentu bisa,” ungkap perempuan asal Palembang itu.
“Saya secara pribadi untuk transportasi, Pak. Sekarang dengan adanya covid-19 ini kan transportasi jadi mahal. Apalagi gaji kita dipotong. Nanti juga untuk kebutuhan pribadi,” jelas Evisonia.
Lain lagi dengan Budi Rahayu yang merupakan guru honorer asal DKI Jakarta. Ia mengaku akan menggunakan uang yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Dengan adanya perubahan cara belajar mengajar, tentu segala kegiatan itu dilaksanakan di rumah. Otomatis itu memengaruhi perekonomian kita di rumah, berpengaruh kepada pembayaran listrik, air, karena aktivitas kita setiap hari ada di rumah. Belum lagi untuk biaya operasional, untuk membeli kuota,” ujar Budi bercerita kepada Jokowi.
Hal serupa diutarakan Danang Ichsan Hanif, seorang pemadam kebakaran yang bertugas di Depok, Jawa Barat. Ia menuturkan, selama kegiatan belajar anaknya dilaksanakan di rumah, kebutuhan akan kuota internet menjadi meningkat.
“Sekarang sekolah sistem online, Pak. Jadi untuk biaya sekolah anak. Anak juga kalau di rumah jadi sering jajan,” ucap Danang. (Pra/P-1)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved